Ponorogo (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ponorogo melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Ponorogo, di Jalan alon-alon timur Kelurahan Mangkujayan. Dengan memakai pakaian serba hitam dan membawa poster-poster, mereka menyuarakan keresahan dari masyarakat akhir-akhir ini. Salah satunya yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Sangat disayangkan sekali, ketika rakyat terdampak pandemi selama dua tahun ini dan berusaha untuk pulih, Pemerintah menaikan harga BBM jenis Pertamax sangat signifikan,” kata koordinator aksi, Aldila Mayang Putri Rahayu, Selasa (12/4/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”demo”]
Menurut Aldila, kebijakan menaikan harga BBM Pertamax ini, dinilai menjadi kebijakan yang gagal Jokowi. Dan, salah satu faktor naiknya harga BBM ini, diklaim karena alasan kenaikan PPN. Padahal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Hal ini tertera pada amanat undang-undang nomor 7 pasal 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Kenaikan persentase tersebut memang hanya 1 persen, namun memiliki dampak yang nyata salah satunya pada kenaikan BBM. Kenaikan resmi harga pertamax yang sebelumnya berada dikisaran Rp 9.000 – Rp 9.500 sekarang berubah menjadi Rp 12.500 – Rp 13.500.
“Alasannya lagi kenaikan harga BBM untuk menghindari kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah dunia imbas dari konflik bersenjata antara Russia dan Ukraina,” ungkapnya.
Kenaikan harga BBM tersebut, secara langsung mempengaruhi harga bahan pokok. Meskipun kenaikan harga pokok ada yang melambung sebelum kenaikan harga BBM, namun hal tersebut juga dirasa akan mempengaruhi kenaikan harga sembako lainnya. Salah satu kenaikan harga bahan pokok yang menjadi sorotan ialah melambungnya harga minyak goreng yang hampir 2 kali lipat. Padahal Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
“Bukti kekejaman pemerintah dan penindasan terhadap rakyatnya yaitu adanya pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pada harga Rp 14.000,” Kata Ardila tegas.
Masalah demi masalah ini tak kunjung diselesaikan. Saat masyarakat rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng. Menurut para mahasiswa, realitas yang terjadi belakangan ini, memperlihatkan bahwa rezim ini gagal.
“Tuntutan kita berdasarkan analisis objektif dan berada diatas kepentingan rakyat. Semoga aspirasinya kita ditindaklanjuti, menurunkan harga BBM dan harga minyak goreng, supaya rakyat tidak merasa tertindas di masa yang masih pandemi ini,” pungkasnya. (end/kun)
