Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pilot project model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari. Desa ini merupakan pencanangan langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada 2021 silam.
Dalam kunjungannya, Bupati Ipuk memberikan berbagai macam program bagi perempuan. Terutama untuk kaum perempuan kepala rumah tangga.
Di antaranya, memberikan bantuan usaha melalui program Kanggo Riko (bantuan usaha) dan Warung Naik Kelas (Wenak) pada perempuan. Seperti Hamsiyah, yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia merupakan penjual tahu lontong di desanya. “Enak tahu lontongnya padahal tempatnya nyempil tidak di pinggir jalan. Semoga lancar terus usahanya,” ungkap Bupati Ipuk, Kamis (16/3/2023) kemarin saat kegiatan Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-banyuwangi”]
Selain itu Aspuah juga mendapat bantuan alat dari Bupati Ipuk. Sang penjual rujak ini merupakan janda yang turut tersentuh melalui Warung Naik Kelas (Wenak).
Ada pula program lain yang diberikan, salah satunya Kanggo Riko. Kata itu yang berarti ‘untuk anda’ ini fokus pada pemberdayaan ribuan warga miskin.
Programnya, memberikan dana langsung untuk penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) yang sedang merintis usaha atau berniat meningkatkan usahanya. Setiap RTM menerima Rp2,5 juta, sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. “Tahun ini Kanggo Riko diberikan untuk 1.700 RTM. 60 persen lebih kami sasarkan pada perempuan kepala rumah tangga,” kata Ipuk.
Di sela lawatannya, Bupati Ipuk juga meninjau langsung pelatihan usaha ibu rumah tangga berbahan dasar daur ulang. Mereka juga dilatih memilah sampah rumah tangga yang organik dan anorganik melalui bank sampah. Sampah organik tersebut lantas dibuat ecoenzym untuk diolah menjadi berbagai produk seperti sabun, pupuk, lulur, pembersih, dan lain-lain.
Ipuk menjelaskan pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi.
“Program-program ini upaya menyelesaikan permasalahan dan pengembangan perempuan dan anak mulai dari desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam berbagai bidang,” ujar Ipuk.
Tak hanya itu, sebagai penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan anak, di desa Watukebo terdapat 12 Kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Kader tersebut bertugas melakukan pendampingan pelaksanaan DRPPA.
“Kami lebih ke pendampingan terkait masalah perempuan dan anak, seperti kekerasan, pernikahan dini, dan lainnya. Seperti beberapa waktu lalu ada pasangan yang berniat melakukan pernikahan dini, kami dampingi, akhirnya mereka bersedia mundur dua tahun,” kata Putu Swatini salah satu kader DRPPA. (rin/kun)
