Keduanya memimpin di era berbeda. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terpilih dalam kontestasi pemilu presiden AS pada 2016. Zhu Rongji menduduki jabatan Perdana Menteri (PM) China setelah tragedi Lapangan Tiananmen pada 1989.
Selama dekade tahun 1990-an dan awal abad 21, Zhu Rongji dikenal telah mendominasi penyusunan kebijakan ekonomi China setelah PM China dari garis konservatif, Li Peng, meletakkan jabatannya dari lingkaran puncak kekuasaan di China karena alasan kesehatan.
Perang dagang antara AS versus China pada 2017 dan berlanjut di 2018 tak hanya memberikan dampak pada ekonomi kedua negara. Banyak negara di belahan dunia lain merasakan efek langsung maupun tak langsung perang dagang tersebut.
Mengutip BBC edisi 18 September 2018, perang dagang antara AS versus China telah bereskalasi setelah AS mengenakan bea masuk terhadap 6.000 produk impor China bernilai USD 200 miliar atau hampir Rp 3.000 triliun. Nilai itu lebih besar dibandingkan total APBN Indonesia 2018. Pada tahun ini, besaran APBN Indonesia mencapai Rp 2.220,7 triliun.
Presiden Trump mengancam jika China membalas, maka AS akan langsung melaksanakan fase tiga yaitu penerapan bea masuk terhadap produk impor China senilai USD 267 miliar atau hampir Rp 4.000 triliun. Sebelum itu, pada Juli 2018, AS memberlakukan bea masuk terhadap produk China senilai USD 34 miliar. Kemudian, bulan lalu, pajak sebesar 25% diterapkan terhadap produk China senilai USD 16 miliar.
Respon China tentu saja membalas kebijakan perdagangan pemerintahan Trump tersebut dengan menerapkan bea masuk terhadap produk AS senilai USD 50 miliar. China juga merancang rencana menerapkan bea masuk tambahan ke produk AS senilai USD 60 miliar.
Kebijakan proteksionisme Presiden Trump dalam bidang ekonomi dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi global dan hanya menguntungkan AS semata.
Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Presiden Trump dapat menular dan menyebar lebih luas dari industri yang ingin ia lindungi dari kompetisi asing, khususnya China.
AS yang menerapkan ideologi Liberalisme di lapangan politik dan Kapitalisme di ranah ekonomi ternyata termakan mantra ideologinya sendiri. Ragam Kapitalisme yang berlaku di AS dan sejumlah negara lain adalah Kapitalisme Usaha, bukan Kapitalisme Sosial dan Kapitalisme Negara.
Andrew Heywood (2014) dalam bukunya berjudul: Politics 4th Edition, antara lain menyebutkan bahwa Kapitalisme didasarkan pada ide-ide para ekonom klasik seperti Adam Smith dan Ricardo yang kemudian diperbaharui Milton Friedman dan Friedrich von Hayek. Ciri utama dari Kapitalisme Usaha adalah keyakinan tentang persaingan pasar yang tak mungkin dihalangi, yang lahir dari keyakinan bahwa pasar adalah sebuah makanisme yang mengatur diri selaras dengan prinsip laissez faire.
Bisnis-bisnis di AS, sebut Heywood, secara khas berorientasi profit dan sangat mengutamakan produktifitas tinggi dan fleksibilitas kerja. Pemaksimalan keuntungan adalah ciri paling penting dari Kapitalisme Usaha yang diterapkan AS selama ini.
Kapitalisme Usaha yang diperagakan AS itu, ternyata dalam konteks kekinian, terhuyung- huyung menghadapi dalil Ekonomi Terpimpin yang Berorientasi Pasar yang diperkenalkan Zhu Rongji di China setelah akhir 1980-an hingga sekarang.
Karena itu, langkah pragmatis dan paling mudah yang diambil rezim Trump adalah mengembalikan kebijakan proteksionisme untuk melindungi kaum kapitalis di ranah domestik AS khususnya.
Geliat ekonomi China yang diawali pada 1978 ketika Deng Xiaoping memegang tampuk puncak kekuasaan China sepeninggal Mao Zedong. Revolusi Kebudayaan berlangsung selama 10 tahun di China (1966-1976) dihentikan dan digantikan dengan idiom-idiom pembangunan ekonomi yang terencana matang. Reformasi ekonomi China sempat mengalami ujian berat ketika muncul tuntutan reformasi politik pada 1989, yang berujung terjadinya tragedi Lapangan Tiananmen.
Zhu Rongji sebagai seorang ekonom yang mencuri perhatian Deng sebelum diangkat sebagai Wakil PM China adalah Wali Kota Shanghai. Dia ditarik ke Beijing sebagai Wakil PM mendampingi PM Li Peng yang dikenal memiliki garis ideologi Komunis Konservatif.
Zhu mampu mencegah ekonomi China terjerembab dalam krisis ekonomi global pada 1992 karena kebijakan reformasi perusahaan perbankan negara dengan langkah privatisasi, investasi modal negara pada sektor transportasi, pertanian, dan energi, serta mereformasi sistem perpajakan dan devaluasi nilai tukar yuan.
Bagi Zhu Rongji sebagaimana dalam buku: RRC dari Mao Zedong ke Xi Jinping, yang ditulis Michael Wicaksono (2017), dikatakan orientasi pasar adalah cara ideal untuk mengawasi kinerja birokrasi pemerintahan dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan nilai kompetitif badan usaha milik negara.
Zhu Rongji juga menganjurkan penghapusan monopoli oleh pemerintah pada sektor perminyakan dan telekomunikasi di China yang saat itu berjalan stagnan. Dengan pencabutan monopoli dan membuka kompetisi akan menyebabkan perusahaan negara dipaksa menunjukkan performa maksimal dan efisien untuk menghasilkan produk unggulan.
Zhu Rongji mendorong kompetisi ke tingkat global dengan menetapkan komitmen China untuk bergabung dengan organisasi perdagangan dunia (WTO).
Walaupun demikian, Zhu Rongji memandang penting nilai pemerintahan yang otoritatif, di mana pemerintah lebih kuat dalam mengendalikan ekonomi tanpa menafikan orientasi pasar yang kuat pula. Pemerintahan yang otoritatif mensyaratkan aparatur yang bersih dari korupsi dan berbagai patologi birokrasi lainnya. [air]
\\r\\n
rn
\\r\\n
rn
\\r\\n
rn
\\r\\n
Penulis adalah Penanggung jawab beritajatim.com dan mahasiswa program magister (S-2) Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
