Sidoarjo (beritajatim.com) – Data Desa Presisi (DDP) yang berbasis webgis dikenalkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri Akmal Malik kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor dan seluruh pejabat Sidoarjo.
Dalam kunjungan kerjanya, Akmal Malik menyampaikan penggunaan DDP untuk kemajuan tata kelola pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan dalam forum dialog tata kelola pemerintah daerah berbasis data desa presisi sebagai upaya reformasi birokrasi yang nyata yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jumat (31/3/2023).
Dirjen Otoda Kemendagri mengungkapkan bahwa data menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan suatu kebijakan. Oleh karenanya betapa pentingnya data bagi tata kelola pemerintahan. Data yang ada harus benar-benar akurat. Bila tidak, akan menjadi persoalan bagi pimpinan daerah dalam mengelurkan kebijakan.
BACA JUGA:
Gus Muhdlor: Karang Taruna Harus Jaga Sinergitas dengan Pemdes
Dipastikannya kebijakan itu akan salah sasaran karena berasal dari data yang salah. “Sebuah kebijakan yang baik harus berasal dari data yang baik, ketika datanya tidak akurat, kita pastikan kebijakan itu tidak akurat,” ujarnya.
Akmal Malik mengatakan DDP akan menjawab kebutuhan data yang akurat. Tidak hanya akurat, DDP akan menyuguhkan data yang lengkap. Banyak aspek yang diukur dalam DDP. Mulai dari informasi kependudukan, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan masyarakat.
DDP sendiri diperoleh dengan menggunakan konsep dan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM). Dengan begitu data penduduk by nama by addres dan by koordinat akan diketahui jelas.
“DDP memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa semisal perguruan tinggi dengan dengan biaya yang relatif murah,” ujarnya.
BACA JUGA:
94 Ribu Wajib Pajak Sidoarjo Manfaatkan Program Penghapusan Denda PBB
Akmal Malik yang saat ini juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat itu mengatakan DDP telah digunakannya di Provinsi Sulawesi Barat. Ia gandeng IPB (Insitut Pertanian Bogor) sebagai perancang DDP untuk membantunya. Juga direkrut warga dusun untuk melakukan sensus.
Bahkan anak muda disana direkrutnya untuk menerbangkan drone dalam memetakan kondisi wilayah. Setelah data itu terkumpul, para enumerator atau petugas sensus dari warga dusun itu sendiri dimintanya untuk memastikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah desa.
“Kalau semua daerah menerapkan begini (DDP), saya pastikan kebijakan-kebijakan , saya pastikan anggaran yang digunakan akan tepat sasaran,” urainya.
BACA JUGA:
Bupati Gus Muhdlor Apresiasi Tingginya Peran dan Dukungan Masyarakat Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sendiri juga senada dengan apa yang dikatakan Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik. Dikatakannya semakin detail data yang dimiliki, semakin mudah permasalahan dipecahkan. Dengan peta yang baik, ia yakin akan lebih mudah mengeksekusi program dengan tepat sasaran. Oleh karenanya ia menyambut baik keberadaan DDP seperti ini.
“Ini mungkin menjadi salah satu instrumen yang harus kita punya, instrumen dimana peta masyarakat, kondisi masyarakat baik secara ekonomi maupun kependudukan dapat kita ketahui dengan jelas sehingga intervensi kabupaten dapat cepat dan merata,” terang alumnus Unair Surabaya itu. [isa/suf]
