Jember (beritajatim.com) – Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Arief Tjahjono, menyebut kritik tak ubahnya asupan gizi. Pemerintah butuh opini kedua agar tak menjadi katak dalam tempurung.
Hal ini dikemukakan Arief, usai menemui aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (28/2/2023). “Pemerintah perlu asupan nutrisi seperti ini agar tidak terlena, mengetahui kekurangan kami dan apa yang sudah dilakukan selama ini,” katanya.
Bupati Hendy Siswanto terbuka terhadap kritik. “Pesan Pak Bupati satu: pemerintah perlu second opinion, perlu masukan. Kami butuh masukan. Kalau tidak, kami akan jadi katak dalam tempurung. Tidak tahu apa yang jadi kelemahan kami,” kata Arief.
Arief sadar, Pemkab Jember tidak akan bisa memuaskan 2,6 juta penduduk. “Ada yang kecewa, ada yang senang. Pro dan kontra biasa di semua lini pemerintahan,” katanya.
Baca Juga: PMII Jember Teriakkan 7 Tuntutan, Peringati 2 Tahun Hendy-Firjaun
Pemkab Jember sudah menangani sejumlah persoalan. Namun, menurut Arief, semua butuh waktu untuk diselesaikan. “Ada stunting, ada pembangunan jalan, semua pekerjaan butuh periodisasi, butuh waktu untuk menyelesaikan,” katanya.
“Kami dapat warisan hampir dua ribu kilometer jalan rusak. Dua ribu kilometer ini jarak Banyuwangi-Jakarta pulang-pergi. Yang kita selesaikan hari ini lebih dari 1.200 kilometer. Semua ini kan butuh waktu,” kata Arief.
Baca Juga: Legislator Gerindra DPR RI: Pemerintahan Pak Hendy di Jember Patut Dilanjutkan
Satu dari sekian langkah Pemkab Jember adalah pembentukan satuan tugas untuk menangani masalah tengkes, angka kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan ekstrem. Dinas Perikanan juga menata tambak di kawasan pesisir selatan. “Kami juga sedang menata (kawasan tambang kapur) Gunung Sadeng. Raperda BUMD Gunung Sadeng sudah kami tarik, tidak kami lanjutkan,” kata Arief.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember memberikan bantuan 25 ribu beasiswa. “Per tahun sudah kami laksanakan lima ribu beasiswa. Jadi sudah kami laksanakan. Hanya ada tahapan dan waktu dikerjakan. Tidak bisa dua tahun langsung tuntas. Apalagi masa kepemimpinan Pak Hendy dan Gus Firjaun tidak lima tahun. hanya 3,5 tahun. Padahal RPJMD lima tahun,” katanya. [wir/beq]
