Jember (beritajatim.com) – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa menyerukan tujuh tuntutan untuk memperingati dua tahun pemerintahan Hendy Siswanto – Firjaun Barlaman, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (28/2/2023).
“Kami menuntut Pemkab Jember menaati dan menepati peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021,” kata Wahyu Agung Rizaldi, koordinator aksi.
PMII menuntut Pemkab Jember lebih memperhatikan minimnya ketersediaan fasilitas masyarakat disabilitas dan menekan 1.495 kasus pernikahan dini yang merupakan jumlah tertinggi di Jawa Timur. “Kami menuntut Pemkab Jember untuk menuntaskan persentase (kasus) masyarakat miskin, yang didalamnya terdapat 26.790 kasus kemiskinan ekstrem yang merupakan yang tertinggi di wilayah Badan Koordinasi Wilayah 5 Jatim,” kata Wahyu.
BACA JUGA:
Hendy-Firjaun Rayakan 2 Tahun Kepemimpinan Jember dengan Tumpengan
Pemkab Jember didesak untuk menjamin dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat petani dan pembudidaya ikan, dengan menyediakan dua fasilitas. Pertama, tempat pelelangan ikan di setiap sentra perikanan kawasan pesisir yang selama ini tidak dimaksimalkan sebagai pusat perputaran ekonomi warga pesisir.
Kedua, bentuk nyata jaminan dan solusi alternatif bagi ketersediaan pupuk. PMII juga menuntut agar ada bantuan pemberdayaan yang layak berupa anggaran dana yang seharusnya memprioritaskan pada kegiatan tangkap ikan nelayan konvensional.
“Kami menuntut Pemkab Jember untuk segera menuntaskan proyek infrastuktur pembangunan jalan yang tidak tuntas kelayakan dan penyediaannya. Janji politik 25 ribu beasiswa per tahun juga harus dilaksanakan. Jangan lanjutkan Rancangan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Gunung Sadeng, karena tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021-2026.
BACA JUGA:
Hari Ini Kepemimpinan Hendy – Firjaun di Jember Berusia 2 Tahun
Para pengunjuk rasa ditemui Sekretaris Daerah Jember Arief Tjahjono dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah. “Pesan Pak Bupati satu: pemerintah perlu second opinion, perlu masukan. Jadi yang disampaikan adik-adik ini sebetulnya adalah pekerjaan kami sehari-hari. Ada stunting, ada pembangunan jalan, semua pekerjaan butuh periodisasi, butuh waktu untuk menyelesaikan,” katanya, usai aksi.
“Kami dapat warisan hampir dua ribu kilometer jalan rusak. Dua ribu kilometer ini jarak Banyuwangi-Jakarta pulang-pergi. Yang kita selesaikan hari ini lebih dari 1.200 kilometer. Semua ini kan butuh waktu,” kata Arief.
Pemkab Jember juga sudah membentuk satuan tugas untuk menangani masalah tengkes, angka kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan ekstrem. Dinas Perikanan juga menata tambak di kawasan pesisir selatan. “Kami juga sedang menata (kawasan tambang kapur) Gunung Sadeng. Raperda BUMD Gunung Sadeng sudah kami tarik, tidak kami lanjutkan,” kata Arief.
BACA JUGA:
Massa Aksi 272 Bawa Lato-lato Kritik 2 Tahun Pemerintahan Hendy-Firjaun
“Jadi kami butuh masukan. Kalau tidak, kami akan jadi katak dalam tempurung. Tidak tahu apa yang jadi kelemahan kami. Pak Bupati mengapresiasi (aksi PMII), sehingga memerintahkan kami dan para Kepala OPD untuk menemui. Ini bukti bahwa Bupati dan Pak Wabup sangat concern,” kata Arief.
Soal 25 ribu beasiswa, Arief mengatakan, itu bukan dalam satu tahun anggaran. “Itu adalah janji politik selama lima tahun. Per tahun sudah kami laksanakan lima ribu beasiswa. Jadi sudah kami laksanakan. Hanya ada tahapan dan waktu dikerjakan. Tidak bisa dua tahun langsung tuntas. Apalagi masa kepemimpinan Pak Hendy dan Gus Firjaun tidak lima tahun. hanya 3,5 tahun. Padahal RPJMD lima tahun,” katanya.
BACA JUGA:
2 Tahun Pimpin Jember, Rumah Bupati Hendy Tetap Kebanjiran
Arief berterima kasih kepada PMII. “Pemerintah perlu asupan nutrisi seperti ini agar tidak terlena, mengetahui kekurangan kami dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Tentunya kami tidak bisa memuaskan 2,6 juta penduduk. Ada yang kecewa, ada yang senang. Pro dan kontra biasa di semua lini pemerintahan,” katanya. [wir/suf]
