Gresik (beritajatim.com) – DPRD berkomitmen mengawal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 sesuai arahan, dan masukan dari elemen masyarakat.
Ada lima prioritas yang nantinya menjadi fokus utamanya. Diantaranya kesehatan, pendidikan, mengurangi pengangguran terbuka, pengendalian banjir Kali Lamong, dan perbaikan infrastruktur jalan.
Dari lima prioritas itu, dewan menegaskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) konsisten mengawal RKPD sebelum diteruskan menjadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2023.
“Bila tidak sesuai ke arah RPJMD 2023 yang akan dibahas di Musrenbang bulan Maret. Kami bisa menolaknya. Untuk itu, yang paling penting disini bagaimana OPD bisa menterjemahkan lima prioritas utama pembangunan daerah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Abdul Qodir, ditulis Selasa (31/1/2023).
Soal isu pendidikan dan kesehatan. Dirinya menyarankan ada tata kelola atau konstruksi ulang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat mutu pendidikan. Tentunya dengan mengkedepankan regulasi. Pasalnya, penggunaan dana bos sekolah selama ini kurang kuat mempertajam pendidikan.
Usulan yang sama pada sektor pendidikan. Pada sektor ini, Abdul Qodir mengusulkan program Universal Health Coverage (UHC) sangat direspon masyarakat.
Namun, faktanya di lapangan masih pada pelayanan di tingkat faskes. Padahal, anggaran yang digelontorkan Rp80 miliar untuk mengcover kesehatan masyarakat Gresik.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Gresik”]
“Etos kerja pada pelayanan UHC ditingkatkan lagi. Saya menyarankan ada tata ulang pada reformasi birokrasi. Kalau bisa petugas kesehatan tempat tinggalnya bertugas tidak jauh dari lokasi yang dituju,” ungkap Abdul Qodir.
Kedua sektor tersebut kata dia, menjadi kunci utamanya. Namun, bukan berarti ketiga sektor lainnya diabaikan. Dewan tetap memprioritaskan sektor itu menjadi fokus utamanya yang dituangkan dalam RPJMD.
Terkait dengan ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyatakan mengenai pendidikan dan kesehatan. Dirinya, sudah menjalankan program bagaimana masyarakat Gresik tercover pada layanan kesehatan.
“Universal Health Coverage atau UHC menjadi stimulan tidak ada lagi masyarakat tidak tersentuh pelayanan kesehatan. Untuk pendidikan, saat ini infrastruktur memprihatinkan terutama sekolah negeri. Kondisi riil di lapangan sudah banyak rapuh. Karena itu, kami fokus pada sekolah negeri dengan membutuhkan anggaran Rp400 miliar buat membangun infrastruktur sekolah,” paparnya.
Bupati milenial itu juga menambahkan, mengenai tingkat pengangguran terbuka. Saat ini sudah ada penurunan dari semula 8,00 persen di tahun 2021 turun menjadi 7,84 persen dari total penduduk Gresik yang mencapai 1,3 juta jiwa.
“Tingginya pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Gresik sebagai imbas saat melonjaknya kasus covid-19. Sebelumnya, angkanya tidak sampai diatas 7 persen,” imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu mengatakan, untuk pengendalian banjir. Skemanya pengendalian sudah dilakukan tinggal bagaimana melanjutkan kebijakan. Tahun 2023 anggaran yang disiapkan Rp25 miliar. Sedangkan di tahun 2024 juga akan dibangun kolam penampungan banjir.
“Anggaran pengendalian banjir sudah disiapkan termasuk dana perbaikan infrastruktur perbaikan jalan yang mencapai Rp300 miliar lebih,” pungkasnya. [dny/beq]
