Jember (beritajatim.com) – Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember (Unej) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik kebijakan politik pangan pemerintah. Pembukaan sawah satu juta hektare dinilai tidak memperhatikan karakter daerah di luar Jawa.
Food estate merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang mengembangkan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. “Kita sudah tahu wilayah-wilayah yang cocok dan subur untuk pertanian. Kita tahu tanah di Jawa, Bali, sebagian Sulawesi, dan sebagian Sumatera, yang kesuburannya tidak diragukan lagi,” kata Iwan, ditulis Kamis (8/12/2022).
Menurut Iwan, seharusnya Pulau Jawa dan beberapa wilayah tadi menjadi pusat pengembangan pangan di Indonesia. “Kemarin kita sudah buka sawah satu juta hektare, kita belum dengar keberhasilannya seperti apa. Karena memang tanahnya tidak cocok untuk sektor pertanian seperti itu,” katanya.
“Menurut saya, industri-industri berat yang berada di Jawa seharusnya bergeser ke luar. Dengan demikian Jawa betul-betul berkonsentrasi untuk industri pertanian saja. Agroindustri. Meski ada tambang yang membuat polemik, utamakan itu dulu (sektor pertanian) supaya kita berdaulat di sektor pangan,” kata Iwan.
Iwan mengingatkan, sektor pangan sangat penting untuk pertahanan dan ketahanan negara. “Maksud saya, kurangi konversi tanah subur di Jawa menjadi bangunan dan industri. Kalau saya rasakan, 20 tahun lagi bisa berbahaya,” katanya.
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus mulai didisiplinkan. “Yang jadi masalah di tenpat kita adalah penegakan hukum. Selalu ada upaya untuk melanggar dengan (melakukan tindakan) transaksional. Jadi mereka tidak mempertimbangkan dampak yang akan datang. Harus ada willingness, good will dari semua, mulai dari pejabat, akademisi, masyarakat,” kata Iwan.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Unej”]
Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam seminar mengenai pangan yang digelar di Unej, Jumat (2/12/2022), Iwan Taruna mengatakan, persoalan-persoalan pertanian di Indonesia selalu berulang. “Masalah pupuk, masalah irigasi, seharusnya sudah selesai sejak dulu. Sekarang waktunya menciptakan nilai tambah,” katanya.
“Kita ini negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tidak ada negara sekaya Indonesia dalam biodiversity. Limbah-limbah biomassa juga banyak. Ini saja potensi dibuat pupuk. Tapi pupuk organik belum digarap betul,” kata Iwan.
“Kedua, ketika kita menciptakan nilai tambah, meningkatkan pemahaman pertanian industrial, yang jadi pernasalahan kita: nilai tambah itu dirasakan tidak oleh pelakunya, khususnya petani. Itu yang jadi masalah. Jangan sampai maju, tapi dikerjakan oleh beberapa company atau orang saja,” kata Iwan.
“Menurut saya, ke depan perlu sekelompok petani berkumpul untuk membuat usaha atau industri pengolahan (pangan), sehingga ada nilai tambah di sana. Mereka tidak harus bekerja di sana, tapi punya saham. Sehingga ketika ada keuntungan, mereka mendapatkan share-nya,” kata Iwan.
Iwan pernah mengunjungi perusahaan pengolahan produk pertanian di Belanda yang dimiliki petani. Berbeda dengan di Belanda, petani-petani di Indonesia masuk dalam koperasi unit desa. “Itu sudah bagus, tapi masalah di tempat kita biasanya adalah masalah integritas pengurusnya. Ketika integritas bermasalah, penegakan hukumnya juga bermasalah, akhirnya bubar semua,” katanya.
“Perlu revitalisasi yang baik, kemauan yang baik, penegakan hukum yang baik, yang menurut saya penting bagi kita semua, karena basis kita adalah pertanian,” kata Iwan. [wir/kun]
