Gresik (beritajatim.com) – Masih minimnya realisasi penyerapan belanja daerah, membuat kalangan legislatif mencari cara bagaimana menggenjot belanja daerah. Pasalnya, selama enam bulan berjalan penyerapan anggaran baru 30 persen. Untuk itu, dewan berharap organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerjanya.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan menuturkan, dalam evaluasi kinerja pemerintah semester pertama tahun 2022. Pihaknya mengungkapkan anggaran belanja daerah belum terserap secara maksimal, bahkan mayoritas di bawah 30 persen.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-gresik”]
“Kami meminta seluruh OPD harus segera meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai pada akhir tahun banyak anggaran yang tidak terserap,” ujarnya, Minggu (10/07/2022).
Seperti diketahui, dalam APBD 2021 sisa laporan penggunaan anggaran (Silpa) mencapai Rp 246 miliar. Sementara APBD 2022 anggaran belanja diproyeksikan sebesar Rp 3,19 triliun.
“Harus ada percepatan belanja yang menjadi atensi publik. Terutama infrastruktur dan peningkatan layanan masyarakat,” kata Mujid Riduan.
Ia menambahkan, untuk menyerap anggaran belanja Rp 3,19 triliun. Dirinya, berharap setiap OPD ada inovasi yang konkrit. Khususnya, dalam hal percepatan dan penyederhanaan birokrasi. Setidaknya, hal tersebut sudah tertuang dalam Perbup nomor 49 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.
“Semua itu harus dipahami terkait penjabaran dan pelaksanaan APBD. Sehingga petugas teknis lebih mudah melaksanakan programnya,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. Menurutnya, anggaran belanja yang tidak kunjung terserap menunjukkan masih lemahnya perencanaan belanja. Jika tidak segera direalisasikan, akan sangat merugikan masyarakat. “Iya itu tadi harus memperbanyak inovasi supaya pencapaian setiap OPD bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Kendati penyerapan anggaran belanja masih minim. Nur Saidah mengapresiasi sektor pendapatan, yang menunjukkan grafik meningkat. Bahkan, melebihi dari target yang ditetapkan di triwulan kedua. “Saya mengapresiasi OPD yang bergerak di sektor pendapatan. Meskipun ada beberapa sektor yang masih harus diperbaiki,” ungkapnya.
Sejumlah sektor yang mendapat atensi wakil pimpinan dewan itu. Diantaranya, pajak dan retribusi daerah tentang perbaikan pola kerja. Mulai dari parkir tepi jalan, pajak galian C, pajak lestoran, PPJ non PLN dan retribusi lainnya. “Untuk mewujudkan target pendapatan, OPD dituntut berinovasi, terutama yang menjadi penopang sumber pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya. [dny/kun]
