Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar mengaudit Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan secara keseluruhan.
Hal ini terungkap dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan dan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan, di gedung DPRD Jember, Rabu (30/3/2022).
“Segera lakukan medical chek up berupa audit perusahaan untuk memastikan kondisi kesehatan perusahaan sehingga diperoleh laporan terkini tentang kinerja perusahaan,” kata Tri Sandi Apriana, juru bicara Fraksi Pandekar.
Tirta Pandalungan diminta memperjelas dan mempertegas perbedaan bisnis air minum perpipaan dan bisnis air minum dalam kemasan. “Seharusnya (air minum dalam kemasan) Hazora dikelola sebagai unit bisnis yang terpisah dari manajemen Perumdam, sebagai anak perusahaan, meskipun pertanggungjawabannya tetap kepada direksi, sehingga lebih jelas arah bisnis dan pengembangannya,” kata Sandi.
Pandekar juga menekankan perlunya pengamanan dan pengoptimalan aset atas sumber mata air sebagai komoditas utama bisnis perusahaan ini, seperti Sumber Telas, Patemon Tanggul dan yang lainnya. “Contohnya adalah sumber mata air Patemon Tanggul yang besar volumenya, bagus kualitas airnya, rendah biaya produksinya, tapi kurang dioptimalkan untuk memasok kebutuhan air perusahaan,” kata Sandi.
Direksi Tirta Pandalungan juga diminta melakukan inovasi dan strategi akselerasi atas capaian target layanan. “Target capaian layanan air minum perpipaan yang belum mencapai 80 persen dari jumlah keluarga di Kabupaten Jember menjadi pekerjaan rumah bagi badan pengawas dan direksi PDAM,” kata Sandi.
Nur Hasan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap, dengan Perubahan Perda Perumda Air Minum, kinerja PDAM Tirta Pandhalungan akan semakin progresif dan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Jember serta kontribusi PAD bagi Pemkab.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dprd-jember”]
Sementara untuk Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan, Fraksi Pandekar memandang perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan. Selain itu perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi bisnis dan pengembangan tanaman budidaya yang kompetitif yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. “Targetnya untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah,” kata Sandi.
Retno Asih Juwitasari, juru bicara Fraksi Nasdem, menyatakan kekhawatirannya terhadap Kahyangan. “KKita tahu Perusahaan Daerah Perkebunan terus mengalami kemunduran, karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan target perolehan. Jika hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin perusahaan perkebunan ini akan mengalami pailit,” katanya.
Retno meminta revitalisasi manajemen organisasi segera dilaksanakan. “Ini demi terciptanya iklim sistem perusahaan yang hangat dan mampu bangkit, serta keluar dari keterpurukan,” katanya.
Harapan yang sama dilontarkan Nur Hasan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. “Kami berharap perusahaan milik daerah ini dapat bangkit dari keterpurukan, mampu memberikan profit berupa PAD, atau setidaknya mampu mandiri dan melaksanakan pengembangan internal,” katanya. [wir/ted]
