Ponorogo (beritajatim.com) – Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Ponorogo yang tidak pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/ATM). Selama ini, kartu untuk bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) dikumpulkan di Badan Usaham Milik Desa (Bumdes) setempat.
Akibatnya, rata-rata dari mereka tidak mendapat sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Seperti yang dialami oleh Suyati, warga Desa Tumpak Pelem yang menerima PKH dan BPNT.
Suyati mengaku kartu KKS-nya sudah lama dikumpulkan di Bumdes dan tidak dipegang sendiri. Padahal sepengetahuannya, di daerah lain tidak harus dikumpulkan seperti itu. Melainkan dipegang sendiri-sendiri.
“Saya juga bertanya-tanya dalam hati, apa memang dikumpulkan, harusnya kan dipegang sendiri. Tapi karena sebagian besar KKS dikumpulkan ya saya mengikutinya,” kata Suyati saat ditemui awak media, Minggu (13/2/2022).
Menurut Suyati dulu KKS pernah dibagikan, namun saat pencairan di BUMDes, dikumpulkan lagi. Belakangan, keadaan tersebut menjadi polemik. Seperti yang dialami oleh Suyati saat ini. Dia mengaku ada perbedaan dari data di struk dengan hasil pencairannya. Hal itu terjadi dipencairan BPNT.
“Saya bingung di struk itu keterangannya 8 kali. Tetapi saya baru menerima baru tiga kali dengan jumlah 5 paket sembako. Kan seharusnya kalau 8 kali, dapatnya juga 8 paket sembako. Jadi ini kurang 3 paket sembako yang belum diterima,” ungkap Suyati.
Suyati berharap ke depan ada transparansi dari pihak BUMDes terkait pencairan bantuan ini. Sebab, kejadian seperti ini bukan dirinya saja yang mengalami. Namun, KPM lainnya juga mengalami hal serupa. Bahkan ada yang bilang sampai 8 bulan tidak menerima bantuan. Dia juga meminta pengurus BUMDes lebih proaktif jika bantuan sudah cair. Sebab, selama ini tidak ada informasi yang riil tentang penyaluran bantuan. Jika dalam suatu bulan tidak ada bantuan, banyak warga yang menganggak kalau bantuan di bulan itu tidak cair.
“Ya harapannya bisa lebih transparan lagi. Pengurus harus proaktif terkait bantuan PKH atau BPNT ini,” harap Suyati.
Sementara itu Sutrisno, pendamping PKH di Desa Tumpak Pelem membenarkan jika KKS atau ATM milik KPM dikumpulkan di BUMDes desa setempat. Dia berdalih hal itu dilakukan untuk mempermudah penyaluran bantuan. Sebab, menurutnya letak geografis desa Tumpak Pelem termasuk daerah sulit akan jaringan internet. Selain itu, Dia mengeklaim KKS yang dikumpulkan itu juga atas kesepakatan KPM.
[berita-terkait number=”4″ tag=”ponorogo”]
“Mesin EDC di BUMDes tidak ada sinyal, jadi untuk mencairkannya digesek ke tempat yang ada sinyalnya,” kata Sutrisno.
Pengumpulan KKS di BUMDes selama ini tidak masalah, sebab juga sudah berjalan lama. Menurut informasi dari pengurus BUMDes, tahun 2022 ini pihak BUMDes sudah membeli antena pemancar internet. Sehingga tidak jauh-jauh lagi untuk pencairan. Nanti, kartu KKS juga akan dipegang sendiri oleh KPM.
“Kartu bisa dipegang sendiri dan dicairkan di BUMDes, disana bisa digesek terus dapat barang,” pungkasnya. [end/but]
