Jember (beritajatim.com) – Mashuri Harianto, legislator Partai Keadilan Sejaherta DPRD Jember, Jawa Timur, mengusulkan agar pengurus rukun tetangga dan rukun warga dibekali alat pelindung diri (APD) untuk pemakaman protokol Covid-19.
Usulan ini dilontarkan Mashuri, karena melihat petugas pemakaman resmi pemerintah daerah kewalahan memghadapi gelombang pasien yang meninggal. Mashuri punya pengalaman pahit saat mengurus pemakaman Harianto, kakaknya, yang meninggal di salah satu rumah sakit swasta karena Covid bulan lalu.
Hari itu, rumah sakit swasta tersebut harus mengurus 15 orang jenazah dengan protokol Covid. “(Kakak saya) jam satu siang meninggal, antre empat orang jenazah untuk dimandikan di rumah sakit. Kira-kira jam 12 (malam) selesai. Saya tunggu tidak pulang. Ternyata ada dua jenazah perempuan yang didahulukan. Oke, ngalah. Akhirnya jam tiga (dini hari) selesai,” kata Mashuri.
Usai dipulasara, ternyata jenazah sang kakak tidak bisa langsung dimakamkan. “Karena petugas pemakaman dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak ada yang siap bekerja pada jam itu. Tertahanlah jenazah di rumah sakit,” kara Mashuri.
Pagi hari, sampai pukul sembilan, sopir ambulans rumah sakit belum mendapat komando ke pemakaman di Cukil, Kelurahan Gebang. Mashuri memutuskan menelepon salah satu pegawai BPBD Jember. Akhirnya, jenazah sang kakak bisa dimakamkan.
Namun persoalan justru terjadi di sini. Perubahan urutan antrean pemulasaraan ternyata tak terkomunikasikan dengan baik kepada tim pemakaman. “Sehingga lubang kubur kakak saya yang mau dimakamkan ternyata sudah diisi jenazah lain yang dikubur tadi malam, dan patokan yang dipasang adalah patokan (batu nisan) bernama kakak saya. Ternyata isinya jenazah perempuan,” kata Mashuri.
Mashuri kemudian mencari lubang lain yang sudah digali. “Tapi panjangnya kurang, dan akhirnya digali lagi. Itu kasusnya masyarakat atau keluarga yang tidak menunggui, akhirnya BPBD memakamkan jenazah itu tanpa keluarga. Jadi tidak tahu lubangnya di mana,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dprd-jember”]
‘Tapi intinya urutan jenazah yang dipulasarakan tidak terkomunikasikan ke petugas pemakaman. Bisa dibayangkan kalau ini banyak yang terjadi. Jadi rumah sakit harus diingatkan, kalau memindah urutan pemulasaraan jenazah harus sampai (diberitahu, red) ke tim pemakaman,” kata Mashuri.
“Rekomendasi saya, mulai dari pasien di rumah sakit sampai pemakaman harus super team. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri seperti itu: rumah sakit tidak siap, jenazah tidak diberangkatkan. Tim pemakaman tidak siap, tidak diberangkatkan juga. Keluarga protes. Orang sekampung mau mengambil jenazah, tidak boleh, karena prosedurnya seperti itu,” kata Mashuri.
“Sementara RT dan RW tidak diberi anggaran oleh Pemkab Jember untuk (beli) pakaian APD agar memakamkan sendiri. Jadi usulan konkret: tiap kelurahan atau rukun kematian ada tim yang dilatih Pemkab Jember dan diberi peralatannya, sehingga (pemakaman) tidak antre,” kata Mashuri. [wir/ted]
