Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ibu kota berada di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Keduanya daerah ini dianggap sebagai daerah yang risiko bencananya paling minim, serta lokasinya di tengah Indonesia. Alasan lain adalah berdekatan dengan kota berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda.
Menanggapi hal tersebut Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan keputusan perpindahan ibu kota oleh Presiden Jokowi sekaligus menghentikan polemik dan perdebatan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota
“Pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya, Brasil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki,” kata Baidowi, Senin (26/8/2019).
Selanjutnya, kata dia, harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti macet, banjir, polusi, kepadatan.
[berita-terkait number=”4″ tag=”jakarta”]
Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betul ada pengendalian terhadap kawasan tersebut.
“Yang perlu dipikirkan pemerintah adalah penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota, sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup,” pungkasnya. [ton]
Sumber: inilah.com
