Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam postur anggaran tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,488 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,208 triliun.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam. Rapat itu mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD sekaligus persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.
Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah mencapai Rp4.488.843.757.449. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5.208.345.910.247. Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara belanja dan pendapatan sebesar Rp719.502.152.798. Selisih tersebut menjadi bagian yang harus diperhitungkan melalui komponen pembiayaan daerah dalam struktur APBD.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan besarnya anggaran daerah harus diimbangi dengan pelaksanaan program yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara cermat, terukur, dan tepat sasaran. Program yang dijalankan juga harus mengacu pada prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Di tengah tantangan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan prioritas belanja secara bijak. “Anggaran yang tersedia tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Setyo Wahono turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bojonegoro atas berbagai masukan serta kontribusi selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
“Semoga kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan pembangunan daerah,” Harapannya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Sebab, keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya.
Setelah disepakati bersama, Raperda APBD 2027 selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur badan usaha milik daerah (BUMD), serta undangan. (fif/ian)
