Gresik (beritajatim.com) – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik kini diisi Edi Hadisiswoyo. Selain menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda, ia masih merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Tantangan pertamanya tak ringan, mulai dari menjaga stabilitas keuangan daerah hingga menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik, Agung Endro, menyampaikan penunjukan Edi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Sekda Gresik. Selama tiga bulan menjalankan tugas tersebut, Edi akan menerima tunjangan jabatan sesuai ketentuan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, dirinya meminta pejabat baru itu menjaga kekompakan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama saat pemerintah kabupaten mulai mematangkan program kerja dan kebutuhan anggaran 2027.
Menurut dia, tantangan fiskal ke depan perlu dihadapi secara bersama-sama. Terlebih, pemerintah pusat diperkirakan kembali melakukan pemotongan anggaran yang berpotensi memengaruhi ruang gerak keuangan daerah.
“Modalnya sabar. Kalau marah, kekuatannya justru tidak ada. Semua harus kompak dan solid. Persoalan yang ada di depan harus dipikirkan bersama-sama,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Gus Yani, sapaan Bupati Gresik, juga menyampaikan apresiasi kepada mantan Sekda M. Washil yang telah mengemban tugas sebagai Sekda selama 5 tahun 5 bulan. Ia berharap pengabdian dan dedikasi Washil menjadi bagian dari catatan positif bagi pembangunan Kabupaten Gresik.
Kepada Edi, ia berpesan agar mampu menjaga koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mengawal agenda pembangunan yang telah direncanakan.
“PAD ditargetkan tembus Rp 2 triliun. Ini salah satu pekerjaan rumah Pemkab Gresik memperkuat kemandirian fiskal. Saya berharap PAD bisa terealisasi agar daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan belanja pemerintahan,” ungkapnya.
Gus Yani menambahkan, tugas Pj Sekda semakin besar menyediakan anggaran. Ini karena jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Gresik mencapai sekitar 12 ribu orang, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perencanaan anggaran 2027 juga harus memperhitungkan kebutuhan. Di sisi lain, alokasi belanja pegawai masih berada di atas 29 persen, sementara pembangunan infrastruktur telah mencapai sekitar 38 persen dari anggaran, mendekati ketentuan alokasi minimal 40 persen sesuai arahan pemerintah.
“Kondisi itu menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Peningkatan pendapatan daerah dinilai penting agar kebutuhan aparatur tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Sekda Gresik Edi Hadisiswoyo mengaku tidak menyangka mendapat penugasan sebagai Pj Sekda Gresik. Ia menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan koordinasi dan kerja bersama seluruh OPD.
Menurut Edi, sinergi antarperangkat daerah diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Upaya meningkatkan PAD juga akan menjadi perhatian, khususnya melalui koordinasi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap penerimaan daerah.
Ia berharap arahan dan bimbingan dari pimpinan serta dukungan seluruh jajaran Pemkab Gresik dapat memperkuat pelaksanaan program pemerintahan.
“Ada dua agenda penting yang saya siapkan yakni menjaga kesinambungan roda birokrasi, dan mengawal persiapan anggaran 2027 di tengah tuntutan penguatan kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya. [ADV/dny]
