Ringkasan Berita:
- Tiga warga Kabupaten Bangkalan dideportasi dari Malaysia setelah menjalani masa tahanan karena bekerja melalui jalur nonprosedural.
- Ketiganya yakni S (41), M (48), dan MH (41), yang berasal dari Kecamatan Arosbaya, Kamal, dan Kwanyar.
- M dan MH bekerja sebagai buruh bangunan menggunakan paspor wisata, sedangkan S ditangkap saat hendak memasuki Malaysia.
- Disperinaker Bangkalan mengingatkan masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi untuk memperoleh dokumen dan perlindungan hukum.
Bangkalan (beritajatim.com) – Keinginan bekerja di Malaysia justru berujung penahanan bagi tiga warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mereka ditangkap otoritas Malaysia karena bekerja atau hendak masuk melalui jalur nonprosedural, sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia.
Ketiga warga tersebut yakni S (41), warga Kecamatan Arosbaya, M (48), warga Kecamatan Kamal, dan MH (41), warga Kecamatan Kwanyar. Mereka telah menjalani masa tahanan selama tujuh hingga delapan bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, mengatakan ketiganya telah menjalani masa tahanan di Malaysia sebelum dideportasi.
“Mereka dideportasi dari Malaysia setelah menjalani masa tahanan,” kata Jemmi, Selasa (22/9/2026).
Masing-masing memiliki cerita berbeda saat berada di Malaysia. S diketahui berangkat menuju Malaysia melalui Singapura pada Februari 2026. Perjalanannya kemudian berlanjut ke Thailand sebelum akhirnya hendak memasuki Malaysia.
Namun, S ditangkap polisi Malaysia ketika akan masuk ke negara tersebut. Ia kemudian menjalani penahanan hingga akhirnya dipulangkan melalui proses deportasi.
Berbeda dengan S, M masuk ke Malaysia menggunakan paspor wisata. Ia kemudian bekerja sebagai buruh bangunan di Kuala Lumpur.
Aktivitas M sebagai pekerja di Malaysia akhirnya diketahui otoritas setempat. M ditangkap ketika pulang dari bekerja dan harus menjalani masa tahanan selama delapan bulan.
“Untuk M, menggunakan paspor wisata dan bekerja di Kuala Lumpur sebagai buruh bangunan. Saat pulang bekerja, dia tertangkap dan ditahan selama delapan bulan,” ujar Jemmi.
Sementara MH diketahui telah bekerja di Malaysia sejak 2015. Ia menggunakan paspor wisata dan bekerja sebagai buruh bangunan di Selangor.
Nasib serupa dialami MH ketika kepolisian Malaysia melakukan operasi. Ia ditangkap dan kemudian menjalani masa tahanan selama tujuh bulan.
“MH juga sama, menggunakan paspor wisata dan bekerja di Malaysia sejak tahun 2015 sebagai buruh bangunan di Selangor. Saat ada operasi dari kepolisian tertangkap dan ditahan tujuh bulan,” jelasnya.
Setelah menjalani masa tahanan, ketiganya dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (22/9/2026). Disperinaker Bangkalan kemudian memfasilitasi kepulangan mereka hingga tiba di rumah masing-masing.
Jemmi mengatakan kasus tersebut menunjukkan risiko yang dapat dihadapi masyarakat apabila bekerja ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi.
Menurutnya, pekerja migran yang berangkat secara nonprosedural berpotensi tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan dan izin kerja yang sesuai. Kondisi tersebut juga dapat membuat pekerja tidak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial sebagaimana pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi.
“Kalau menggunakan jalur ilegal, banyak kerugiannya. Tidak memiliki dokumen kunjungan resmi sehingga bisa dideportasi sewaktu-waktu,” katanya.
Karena itu, Disperinaker Bangkalan meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami mengimbau agar masyarakat bisa menggunakan jalur resmi atau sesuai dengan prosedur. Sehingga memiliki dokumen resmi dan memiliki perlindungan hukum saat bekerja di negara lain,” pungkas Jemmi. [sar/beq]
