Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Mereka didorong menjadi penggerak perubahan dan menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III di Ruang Angling Dharma lantai 2, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Nurul Azizah mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan. Menurutnya, pengembangan kompetensi dan jenjang karier aparatur bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi bagian dari persiapan untuk mengemban amanah serta tanggung jawab yang lebih besar.
Ia menekankan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir secara matang, terutama ketika mengambil keputusan.
“Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Ia juga meminta para pejabat bekerja dengan semangat dan hati. Aparatur pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan rutin, tetapi harus mampu memberikan kontribusi serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam menjalankan pemerintahan, Nurul Azizah juga mengingatkan pentingnya penggunaan data. Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain kemampuan administratif, para pejabat juga diminta memiliki kepekaan terhadap kondisi di lapangan. Pemerintah harus mampu melihat dan memahami persoalan masyarakat secara langsung, termasuk persoalan kebutuhan dasar seperti kesulitan memperoleh air bersih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Jatim mengatakan, tahap paling penting dari pelatihan justru dimulai setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
Menurutnya, kompetensi, inovasi, dan aksi perubahan yang telah dirancang selama pelatihan harus benar-benar diterapkan di lingkungan kerja. Aksi perubahan tersebut tidak boleh berhenti sebagai tugas untuk memenuhi tahapan pelatihan atau sekadar kegiatan seremonial.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Heru menambahkan, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi.
Karena itu, pemimpin birokrasi dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan, membangun kolaborasi, serta mendorong lahirnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, 30 pejabat administrator yang telah mengikuti PKA Angkatan III diharapkan tidak hanya membawa pulang sertifikat pelatihan, tetapi juga mampu menerapkan kepemimpinan dan aksi perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro. (fif/ted)
