Yogyakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang berpihak pada pelaku usaha dalam negeri.
Kolaborasi ini dirancang agar perputaran uang triliunan rupiah dari sekitar 221.000 jemaah haji Indonesia dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat domestik.
Langkah taktis tersebut dibahas secara mendalam dalam diskusi terfokus yang dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Kanwil Kemenhaj DIY, serta fungsionaris PWNU DIY di Yogyakarta.
Forum yang dipandu oleh Dr. H. Muhajir ini secara khusus mendorong para kiai dan alumni pesantren agar mampu “naik kelas” menjadi pelaku bisnis global, bukan sekadar menjadi pembimbing ibadah atau mutawif.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan, penguatan sektor hilir logistik ini sejalan dengan pencanangan tiga pilar utama penyelenggaraan haji nasional, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban/keadaban.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Prof. Dr. Jaenal Effendi, menjelaskan bahwa untuk menggerakkan roda ekonomi berskala besar ini diperlukan perubahan paradigma berpikir secara radikal lewat pendekatan filosofi tata bahasa Arab, Jamak Taksir.
“Strategi Jamak Taksir ini bermakna bahwa sebuah organisasi harus berani keluar dari kebiasaan lama (out of the box), banting setir, dan mengubah strategi secara total untuk meraih kemajuan. Pelaku usaha juga harus meninggalkan mentalitas bersaing dan beralih pada mentalitas bersanding serta bersinergi,” terang Prof. Jaenal Effendi saat memaparkan materi diskusi di depan para pengurus daerah.
Peluang Logistik dan Substitusi Produk UMKM DIY
Besarnya ceruk pasar dari aktivitas belanja dan pemenuhan kebutuhan dasar jemaah membuka ruang komoditas yang sangat masif bagi warga NU dan pegiat UMKM di DIY. Pemerintah kini mulai memberlakukan regulasi ketat yang mewajibkan seluruh perusahaan katering di Arab Saudi menggunakan bahan baku asli Indonesia.
Kebijakan ekosistem baru ini menjadi peluang bagi komoditas bumbu dapur dan makanan siap saji dari Indonesia. Kebutuhan pasokan bumbu masakan untuk jemaah haji mencapai sekitar 1.000 ton, sehingga membuka peluang besar bagi petani bawang, cabai, dan tomat di DIY, serta produsen makanan siap saji seperti lauk kering dan sambal kemasan untuk ikut menyuplai kebutuhan tersebut.
Selain kebutuhan pangan, sektor pakaian dan perlengkapan haji juga mencatatkan permintaan yang sangat tinggi di pasar. Kebutuhan terhadap kain ihram, mukena, seragam haji, sarung batik, dan abaya berwarna hitam sangat besar, di mana untuk memenuhi kebutuhan kain ihram di wilayah DIY saja setidaknya diperlukan sekitar 3.500 unit siap pakai.
“Kebutuhan seragam dan perlengkapan jemaah ini harus bisa kita penuhi sendiri dari hasil perajin lokal di daerah. Potensi pasar kerajinan tangan (handicraft) dan oleh-oleh dari DIY juga memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi untuk kita serap menjadi produk suvenir ekspor,” kata Prof. Jaenal Effendi menambahkan.
Ia mengungkapkan fakta lapangan bahwa banyak barang suvenir yang dibeli jemaah di Arab Saudi nyatanya diproduksi di tanah air.
Sebagai contoh, produk tasbih kayu banyak dikirim dari wilayah Jepara, sedangkan produk cokelat kemasan menggunakan bahan baku utama yang disuplai langsung dari perkebunan di Bali serta Cianjur.
Peluang ekonomi ini juga merambah sektor peternakan dan perkebunan lokal di dalam negeri. Permintaan komoditas hewan ternak kambing melonjak tajam untuk keperluan pembayaran denda (dam) jemaah di Tanah Suci maupun tradisi selamatan walimatus safar di Indonesia, termasuk adanya peluang menyuplai buah kurma lokal yang kini mulai sukses dibudidayakan di NTB, Pasuruan, dan Sukabumi.
Sebagai langkah tindak lanjut yang konkret, Kemenhaj menginstruksikan jajaran Kanwil daerah untuk segera membangun sinergi taktis bersama Lembaga Perekonomian (LP) PWNU DIY dan instansi pemerintah daerah terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM.
Tim gabungan tersebut ditargetkan segera turun ke lapangan untuk memulai proses pendataan, kurasi produk, serta pemetaan aset komoditas potensial yang dimiliki oleh warga setempat.
“Kita harus segera melakukan pendataan dan pemetaan potensi aset serta komoditas yang dimiliki oleh warga dan UMKM lokal. Langkah berjamaah ini sangat penting agar sumber daya yang ada bisa dikonsolidasikan untuk menyuplai kebutuhan ekosistem haji dan umrah secara nasional,” tutur Prof. Jaenal Effendi di akhir pemaparannya. [ian/MCH]
