Baubau (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, guna meninjau langsung kesiapan Unit Pengolahan Ikan CV Buton Indo Tuna. Langkah taktis ini diambil untuk menjajaki peluang pemanfaatan produk maritim Indonesia Timur dalam struktur katering jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Menhaj mengamati secara saksama alur proses produksi, mekanisme pengolahan bahan baku, standardisasi pengemasan (packaging), hingga tingkat kelayakan ekspor produk tuna lokal.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan, akselerasi hilirisasi sektor kelautan ini ditujukan untuk membangun kemandirian logistik nasional pada tiap musim operasional haji.
Menhaj menegaskan bahwa volume serapan pasar dari jutaan jemaah asal Indonesia di Tanah Suci merupakan ceruk ekonomi yang masif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan katering dan logistik pangan tersebut harus direbut oleh sektor industri, pelaku usaha, serta UMKM di dalam negeri.
“Kita ingin kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia dapat dipenuhi oleh produk-produk dalam negeri. Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar, termasuk di Sulawesi Tenggara. Potensi ini harus kita dorong agar mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, sertifikasi, dan persyaratan ekspor ke Arab Saudi,” kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf di sela-sela peninjauan, Sabtu (11/7/2026).
Standardisasi Mutu dan Jaminan Pasokan Ekspor
Lebih lanjut, Menhaj memaparkan bahwa integrasi produk lokal ke dalam ekosistem global haji bernilai sangat strategis. Kebijakan proteksi komoditas dalam negeri ini diproyeksikan mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi nelayan tradisional, menaikkan kelas UMKM daerah, serta membuka lapangan kerja baru di kawasan Indonesia Timur.
Kendati memiliki keunggulan geografis, industri maritim domestik dituntut untuk tidak mengabaikan aspek kontinuitas suplai, ketatnya protokol keamanan pangan internasional, hingga penguasaan teknologi pengemasan higienis.
Standardisasi mutlak tersebut merupakan prasyarat mutlak agar komoditas olahan perikanan asal Baubau memiliki daya saing yang tinggi dan lolos dari hadangan regulasi otoritas pangan Arab Saudi.
“Produk yang masuk ke pasar Arab Saudi harus memiliki kualitas yang konsisten. Kapasitas produksinya harus terukur dan pasokannya harus berkelanjutan. Karena itu, pemerintah akan membantu membuka akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra potensial di Arab Saudi,” jelas Irfan Yusuf.
Mendampingi Menhaj dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Prof. Dr. Jaenal Effendi, M.A., menyatakan kesiapannya untuk segera merancang skema pertemuan bisnis (business matching).
Direktorat teknis akan memetakan secara terperinci varian produk perikanan unggulan, kapasitas tonase pabrik, struktur harga kompetitif, hingga jalur logistik kargo internasional. Data ini akan disodorkan langsung kepada korporasi katering dan asosiasi importir di Arab Saudi guna membuka peluang kontrak business-to-business (B2B).
“Kami akan mempertemukan pengusaha Indonesia dengan importir dan pelaku usaha di Arab Saudi. Pertemuan ini harus menghasilkan kerja sama bisnis yang konkret. Kita ingin produk perikanan dan produk olahan dari Indonesia Timur benar-benar masuk dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah,” terang Prof. Jaenal.
Sebagai langkah lanjutan yang lebih masif, Kemenhaj tengah mematangkan rencana penyelenggaraan ekspo produk ekosistem haji dan umrah berskala besar. Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dibidik menjadi lokasi pusat pameran strategis ini mengingat perannya sebagai koridor logistik utama di wilayah Indonesia Timur.
Pameran dagang ini nantinya dirancang terintegrasi dengan melibatkan perbankan syariah, lembaga sertifikasi halal, korporasi kargo, serta eksportir kakap.
Kemenhaj berkomitmen menempatkan diri sebagai jembatan birokrasi yang memfasilitasi kapasitas industri nasional agar terserap optimal pada aktivitas belanja haji. Hal ini diharapkan mampu merubah paradigma lama operasional haji dari sekadar rutinitas pelayanan ibadah menjadi pilar penopang ketahanan ekonomi nasional yang akuntabel dan berpihak pada produk bangsa sendiri. [ian/MCH]
