Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta kelompok tani agar tidak mudah tergiur kemudahan pinjaman online (pinjol). Menurutnya, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan jauh lebih aman dan dapat mendukung keberlanjutan usaha apabila dimanfaatkan secara tepat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini saat membuka kegiatan Capacity Building bertema Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan KUR Syariah bagi UMKM, KKMP, dan Kelompok Tani di Balai Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan guna memperkuat literasi keuangan digital bagi para pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Ning Ita menilai kemudahan proses pencairan pinjaman online sering kali menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko besar yang dapat mengancam keberlangsungan usaha apabila tidak disikapi secara bijak.
“Sekarang yang banyak menjerat masyarakat adalah pinjol. Karena prosesnya sangat mudah, cukup lewat telepon genggam uang bisa langsung cair. Kemudahan inilah yang akhirnya membuat banyak pelaku usaha mikro tergiur, padahal itu juga menjadi ancaman. Jangan sampai UMKM Kota Mojokerto, koperasi, maupun kelompok tani terjerat karena ketidakpahaman terhadap keuangan digital,” ungkapnya, Rabu (8/7/2026).
“Perlindungan terhadap pelaku UMKM menjadi hal penting mengingat keterbatasan modal usaha yang dimiliki sebagian besar pelaku usaha kecil. Kami ingin melindungi masyarakat. Kalau pelaku UMKM mengalami penipuan terkait keuangan, usaha yang modalnya terbatas bisa langsung gulung tikar. Karena itu kami memberikan pemahaman literasi keuangan digital agar mereka tidak menjadi korban,” ujarnya.
Selain mengingatkan bahaya pinjaman online, Ning Ita juga mendorong pelaku UMKM dan kelompok tani memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan perbankan. Ia menegaskan bahwa akses permodalan bukan menjadi persoalan selama usaha yang dijalankan memiliki prospek yang jelas dan dikelola secara baik.
“Modal itu sebenarnya tersedia. Yang penting usahanya harus jelas, konsumennya jelas, maka akses permodalan juga akan lebih mudah. Melalui kegiatan ini pelaku UMKM bisa memperoleh informasi yang benar mengenai KUR sekaligus mendapatkan pendampingan agar usahanya berkembang dan naik kelas,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Mojokerto berharap pelaku UMKM, koperasi, dan kelompok tani semakin memahami pentingnya literasi keuangan digital, mampu memilih sumber pembiayaan yang legal, serta memanfaatkan KUR syariah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya. [tin/but]
