Ringkasan Berita:
- PLN UP3 Pasuruan meminta maaf kepada Pemkot Probolinggo atas pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama dua pekan.
- Gangguan pasokan listrik disebabkan kendala teknis pada pembangkit sehingga PLN melakukan manajemen beban untuk menjaga stabilitas sistem.
- Wali Kota Probolinggo menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat saat terjadi gangguan listrik.
- Dalam audiensi, PLN juga menawarkan program listrik gratis, pengembangan kendaraan listrik, SPKLU, dan CSR Rp300 juta untuk mendukung UMKM.
Probolinggo (beritajatim.com) – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pasuruan menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kota Probolinggo setelah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama dua pekan memicu keluhan masyarakat dan pelaku usaha. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, Kamis (25/6/2026).
Sebelumnya, pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah Kota Probolinggo menuai kritik karena dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Manager PLN UP3 Pasuruan, Agus Susanto, menjelaskan gangguan pasokan listrik dipicu oleh kendala teknis pada pembangkit yang menyebabkan kapasitas sistem kelistrikan menurun. Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan manajemen beban melalui pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan sistem.
“PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini proses pemulihan terus dilakukan dan mulai Senin pasokan sudah kembali normal,” ujar Agus.
Ia menegaskan, pemadaman yang terjadi bukan merupakan bagian dari kebijakan pemadaman terencana. Gangguan tersebut murni dipengaruhi kendala operasional pada pembangkit listrik serta proses pemeliharaan yang sedang berlangsung.
Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, menilai persoalan tersebut memang sulit dihindari karena sumber gangguan berasal dari sisi pembangkit. Namun, ia mengingatkan pentingnya komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat agar warga dapat mengantisipasi dampak pemadaman.
“Yang terpenting adalah informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat. Kemarin banyak warga yang terdampak, sehingga komunikasi harus diperbaiki agar masyarakat bisa mengantisipasi,” tegas Aminuddin.
Selain membahas evaluasi pemadaman bergilir, audiensi juga dimanfaatkan PLN untuk menawarkan sejumlah program kolaborasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo. Program tersebut meliputi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
PLN juga menyiapkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp300 juta yang akan diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama pada aspek pemasaran dan peningkatan produktivitas usaha.
Pemerintah Kota Probolinggo menyambut positif berbagai program tersebut. Aminuddin berharap bantuan pemasangan listrik gratis dapat diperluas sehingga tidak hanya menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2, tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.
“Kalau program ini bisa diperluas, manfaatnya akan sangat besar. Tidak hanya membantu kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung produktivitas usaha kecil yang selama ini terkendala biaya pemasangan listrik,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi momentum evaluasi atas pemadaman listrik bergilir yang sempat menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Pemerintah Kota Probolinggo berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, sementara PLN berkomitmen terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan agar pasokan listrik di Kota Probolinggo tetap stabil dan andal. [rap/beq]
