Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah daerah terus menata sistem birokrasi internal demi mewujudkan tata kelola administrasi fiskal yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Langkah radikal ini diambil sebagai bagian dari transformasi menyeluruh untuk meninggalkan pola lama yang dinilai kurang efisien dalam pengawasan kas daerah.
Perubahan sistem kerja berbasis digital ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan publik sekaligus menyetarakan kualitas daerah dengan wilayah maju lainnya di Jawa Timur. Pengetatan sistem pengeluaran dan pendapatan kini menjadi fokus utama yang wajib dijalankan oleh seluruh kepala instansi.
“Untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tata keuangannya bersih, transparan, dan akuntabel, maka E-Transaksi Pemerintah Daerah ini secara mutlak harus kita laksanakan,” tegas Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori pada Rabu (24/06/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Shobih ini menjelaskan bahwa sistem baru tersebut akan memaksa seluruh transaksi keuangan yang semula manual berubah total menjadi serba nontunai.
Sejumlah instrumen pendukung mulai dari pembayaran pajak daring, sistem belanja barang elektronik, hingga Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kini sudah mulai dioperasikan di lapangan. Penguatan basis data digital ini dinilai krusial agar pengambil kebijakan memiliki landasan informasi yang akurat dalam mengevaluasi anggaran.
“Oleh sebab itu, digitalisasi sudah tidak bisa kita hindari, harus kita kuasai,” tambah Gus Shobih di hadapan jajaran aparatur sipil negara yang hadir dalam agenda sosialisasi di Auditorium Mpu Sindok.
Pihaknya mengingatkan bahwa penguasaan teknologi menjadi benteng utama daerah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global di masa mendatang.
Langkah taktis ini juga diproyeksikan mampu menutup celah kebocoran anggaran pada sektor retribusi wilayah secara signifikan. Optimalisasi kanal pembayaran digital diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka tanpa harus mengantre di kantor dinas.
Melalui lompatan teknologi ini, performa indeks tata kelola berbasis elektronik milik daerah tercatat mengalami lonjakan kinerja yang sangat menggembirakan di tingkat provinsi. Sinergi yang kuat antarinstansi diharapkan mampu mempertahankan tren positif ini demi mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. (ada/kun)
