Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menekankan pentingnya ketelitian perangkat desa dan ASN kecamatan dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan serta penyaluran bantuan sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan desa memperkuat koordinasi berjenjang agar setiap program berjalan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun dalam rangka Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Trawas. Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa, kepala dusun, BPD, RT/RW, serta perangkat kecamatan.
Dalam arahannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyoroti masih ditemukannya ketidaksesuaian antara usulan pembangunan dan kondisi faktual di lapangan. Ia menyebut hal tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi antarperangkat desa.
Gus Barra mencontohkan adanya usulan perbaikan jalan yang ternyata sudah dalam kondisi baik, sementara di sisi lain terdapat dusun dengan infrastruktur rusak yang justru belum terdata dalam proposal pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan pentingnya verifikasi dan koordinasi sebelum pengajuan program.
Selain itu, Gus Barra juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Berbagai program yang menjadi perhatian di antaranya PKH, BPNT, PIP, KIP Kuliah, JKN PBI, KUR, bantuan UMKM, sertifikasi halal, hingga subsidi energi.
“Pendataan harus dimulai dari tingkat dusun dan terus diperbarui secara berkala, bahkan bisa mingguan atau harian,” tegasnya, Selasa (23/6/2026).
Gus Barra juga mengingatkan bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat perlu direspons cepat oleh perangkat desa, termasuk dinamika warga yang mengalami peningkatan atau penurunan kesejahteraan akibat faktor ekonomi seperti penjualan aset atau dampak investasi.
Di akhir arahannya, Gus Barra turut menyoroti kelompok masyarakat kelas menengah rentan (aspiring middle class) yang dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kelompok ini, meskipun tidak tergolong miskin, tetap rentan terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi, biaya pendidikan, kesehatan, hingga risiko kehilangan pekerjaan. [tin/kun]
