Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mengungkap fakta buruknya infrastruktur di balik banjir kawasan Surabaya Timur pada Senin (22/6/2026) pagi, yakni temuan drainase yang mampet.
Kondisi saluran yang kapasitasnya menyusut drastis hingga tersisa seperempat ini membuat genangan air sangat sulit surut setelah hujan deras melanda.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menolak keras dalih pasang air laut sebagai alasan utama penyebab musibah genangan air di permukiman warga. Temuan di lapangan justru membuktikan bahwa banyak saluran tersumbat parah oleh endapan lumpur yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa normalisasi.
“Saya pernah ikut kerja bakti di Sukolilo sekitar tiga sampai empat bulan lalu. Saat saluran dibuka, kapasitas tampungnya tinggal seperempat karena penuh sedimen dan sampah,” beber Eri saat dihubungi.
Ia mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak hanya membangun saluran fisik baru tanpa mengimbangi dengan program perawatan rutin. Ia mengingatkan ancaman perubahan iklim yang memicu curah hujan ekstrem membutuhkan langkah antisipasi yang nyata dan berkelanjutan dari pemangku kebijakan.
“Sebesar apa pun pembangunan drainase tidak akan cukup kalau normalisasi tidak dilakukan dan kita tidak menyiapkan langkah menghadapi perubahan iklim,” kata politisi muda ini.
Ia menyebut konsep infrastruktur hijau berupa kewajiban penyediaan area resapan air bagi setiap proyek pembangunan maupun kawasan usaha juga harus segera diterapkan. Selain itu, ia mendesak agar aturan penggunaan dana kelurahan dipermudah demi menyelesaikan masalah saluran lokal yang tidak terkoneksi ke sungai utama.
“Kami mendorong agar dana kelurahan bisa dipakai untuk normalisasi, termasuk pengadaan alat sedot lumpur dan biaya operasionalnya,” tegasnya. [asg/kun]
