Ringkasan Berita:
- Pemkab Pasuruan memaparkan strategi penguatan layanan publik dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
- Penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan daerah.
- Pemerintah juga menyiapkan program ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, hingga digitalisasi pengawasan pertambangan.
- Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah daerah memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait evaluasi pertanggungjawaban anggaran periode 2025. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyelaraskan program prioritas lintas sektoral demi percepatan kesejahteraan masyarakat.
Pihak eksekutif berkomitmen menyerap seluruh masukan konstruktif dari legislatif, terutama mengenai isu-isu dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di pedesaan. Langkah konkret pun disiapkan untuk memetakan solusi jangka panjang pada bidang kesehatan, sosial, hingga tata kelola lingkungan.
“Kami telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung program unggulan di Kabupaten Pasuruan pada bidang pendidikan dan infrastruktur,” ujar Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Senin (22/6/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Sobih tersebut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas layanan kesehatan juga terus dilakukan melalui penambahan ruang rawat inap di RSUD Bangil dan RSUD Grati.
Di sektor sosial ekonomi, kerja sama dengan dunia usaha terus diperkuat untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal melalui bursa kerja terpadu. Selain itu, program jaring pengaman sosial terus diperbarui agar penyaluran bantuan kepada keluarga miskin dan pekerja rentan semakin tepat sasaran.
Masalah ketahanan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah melalui penguatan perlindungan lahan pertanian produktif dengan memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah. Sementara pada sektor perikanan, nelayan didukung dengan penyediaan fasilitas ruang pendingin serta alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
“Menyangkut pengawasan sektor pertambangan, kami menginisiasi sistem digitalisasi melalui e-pajak MBLB guna mempersempit ruang gerak pemalsuan dokumen fisik,” tambahnya.
Menurut Gus Sobih, penerapan sistem elektronik tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sektor pertambangan sekaligus menekan potensi aktivitas tambang ilegal yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir.
Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menjalankan program untuk mengajak anak-anak putus sekolah kembali mengikuti pendidikan formal. Penataan manajemen sekolah serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan.
Seluruh penjelasan teknis mengenai nota pertanggungjawaban APBD tersebut diharapkan dapat memperlancar tahapan evaluasi lanjutan bersama tim anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. [ada/beq]
