Ringkasan Berita:
- Ratusan anggota Progib menggelar aksi damai di DPRD Jember untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Mitra SPPG mengaku kecewa terhadap sejumlah perubahan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- Massa meminta pemerintah pusat memperbaiki tata kelola program tanpa menghentikan pelaksanaannya.
- DPRD Jember berjanji meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat.
Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang anggota Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan perbaikan tata kelola yang menjamin keberlangsungan investor dan relawan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Progib Jember, Subakri Firdaus, menyebut MBG menguntungkan semua pihak. “Bukan hanya menguntungkan penerima manfaat atau siswa, tapi juga mitra, petani, nelayan, peternak, pedagang, dan sebagainya. Makanya kita dukung,” katanya.
Manasikana, seorang mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kecamatan Balung, juga mendukung program itu dilanjutkan. “Tapi tolong tata kelola yang benar dan tidak cacat hukum,” katanya.
Manasikana mengungkapkan kekecewaanya akhir-akhir ini terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional. “Contohnya penghapusan insentif selama libur sekolah. Padahal dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) sudah jelas tertulis, selama dua tahun penuh insentif akan dibayarkan sesuai dengan nilai investasi yang dikeluarkan,” katanya.
Manasikana merasa dikhianati di tengah jalan. “Kami selaku mitra membantu penuh program MBG ini berjalan di lapangan. Ternyata kok setelah berjalan, kita malah dikhianati di tengah jalan. Kenapa yang sudah diperjanjikan, kita sudah investasikan kok enggak ada jaminannya,” katanya.
Menurut Manasikana, awalnya dijanjikan relawan yang bekerja di SPPG akan digaji selama 24 hari dalam satu bulan. “Kenapa kok setelah berjalannya waktu hanya digaji selama 20 hari? Ada pengurangan empat hari dalam satu bulan. Ini berarti ada Rp 24 juta setiap bulan yang akan dikurangi oleh para mitra,” katanya.
Belum lagi kebijakan untuk memberhentikan relawan yang sudah berusia di atas 50 tahun membuat Manasikana pusing. “Selaku mitra kami dituntut agar 60 persen (relawan) wajib dari masyarakat sekitar. Setelah berjalannya waktu, kemarin ada inisiatif, (pegawai berusia) 50 tahun ke atas diberhentikan. Ini membuat gelisah kami para mitra,” katanya.
Manasikana mendesak DPRD Jember memperjuangkan mereka agar pelaksanaan MBG sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan mitra. “Ini tolong kami diperjuangkan sesuai dengan nilai PKS yang sudah diperjanjikan di awal agar tidak cacat hukum di tengah perjalanan ini,” katanya.
Manasikana menghargai Satuan Tugas MBG Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah melakukan supervisi terhadap SPPG. “Alhamdulillah ada perubahan di Kabupaten Jember ini, meliputi peningkatan fasilitas yang akhirnya memperketat di kualitas makanan di SPPG,” katanya.
Namun Manasikana ingin Satgas MBG mendampingi SPPG dan mitra agar bisa berjalan baik sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional. “Sementara ini seolah-olah hanya sebatas polisinya, tapi tidak ada pendampingan dari Satgas kepada SPPG dan para mitra. Kadang informasi dari BGN ini tidak langsung di-delivery kepada para mitra,” katanya.
Manasikana yakin jika Satgas MBG bisa mendampingi SPPG, maka akan menekan persoalan di lapangan. “Kami juga meminta Satgas MBG di Kabupaten Jember untuk bisa menggabungkan komunikasi antara para mitra, kepala SPPG, koordinator kecamatan, koordinator wlayah, dan KPPG untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau mengurangi dan bahkan bisa mencegah permasalahan SPPG,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Manasikana, tidak ada celah lagi bagi pihak yang kontra dengan progran tersebut untuk mempersoalkan. “Kami akui ada beberapa mitra yang memang nakal. Tapi ada beberapa mitra yang memang sungguh-sungguh menjalankan ini dengan benar dan ikhlas. Kami harap Satgas bisa memilah dan memilih,” katanya.
Sementara itu Subakri Firdaus mengaku geram dengan kelakuan oknum BGN yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Sebelum ditangkapnya sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional karena kasus dugaan korupsi, Progib Jember pernah mengirimkan video ke pimpinan Progib di Jakarta untuk menyuarakan kondisi penyimpangan di lapangan.
“Kita sudah tahu fakta yang di lapangan kayak apa. Progib tidak hanya mengawal program MBG tapi kita juga diminta untuk ambil bagian. Bahkan ada beberapa dapur yang mengajukan lewat Progib,” kata Subakri.
Berdasarkan temuan Progib beberapa waktu lalu, masih banyak siswa di Jember yang belum menerima manfaat MBG. “Untuk itu kami ajukan lagi kepada BGN. Tapi pada waktu itu ditolak oleh BGN, karena portal sudah ditutup. Tapi kenapa BGN masih menerima terus, padahal portal sudah sudah ditutup. Ada apa ini,” kata Subakri.
Belakangan Subakri bertemu oknum yang mematok pungli Rp 250 juta yang disebut sebagai ‘duit kopi’ untuk memuluskan pendirian dapur. “Kami sebagai barisan relawan Bapak Prabowo tidak terima diperlakukan seperti itu, karena tujuan kami bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi, tapi ingin membantu program MBG ini sukses sesuai harapan,” katanya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa. “Tentu aspirasi ini menjadi salah satu rujukan, pertimbangan dari pemerintah pusat yang akan kami teruskan melalui lembaga DPRD,” katanya.
Menurut Halim, negara hadir untuk menyejahterakan masyarakat. Selama program-program pemerintah berpihak kepada masyarakat, maka parlemen akan mendukung penuh.
Adanya sorotan terhadap tata kelola MBG, menurut Halim, perlu direspons dengan perbaikan. “Tentu kita berhak harap perbaikan-perbaikan. Yang disampaikan juga ada perluasan penerima manfaat manfaat, terutama kepada pondok pesantren. Besar harapannya masing-masing pondok pesantren bisa menerima manfaat dari Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Halim juga berjanji akan menyampaikan aspirasi soal perlindungan tenaga kerja SPPG. “Kalau masyarakat tidak bekerja, pengangguran, tentu akan menjadi masalah tersendiri buat kita semua, terutama buat teman-teman aparat keamanan. Orang kalau nganggur tidak bekerja, kita tahu sendirilah dampaknya seperti apa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas MBG Pemkab Jember Indra Tri Purnomo mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan SPPG untuk pembinaan. “Dalam artian biar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang di pelaksanaan maupun di pengelolaannya,” katanya.
Menurut Indra, kesalahan selama inu muncul bukan pada program MBG, melainkan pada tata kelola dan pelaksanaan. “Saya kira kita tahu semua saat ini sudah ada beberapa oknum di pusat yang sudah dilakukan tindakan hukum. Mohon maaf itu mungkin akan berpengaruh terhadap SPPG di daerah,” katanya.
Terbongkarnya dugaan penyimpangan di BGN, menurut Indra, pada akhirnya menyegarkan pengelolaan dan penataan sebelumnya. “Yang menjadi kelemahan dan potensi permasalahan, kami di daerah hanya bisa memetakan. Terus terang kami supervisi tujuannya adalah memetakan potensi permasalahan-permasalahan,” katanya.
Jika ditemukan ada persoalan, Indra berjanji mengkomunikasikannya dengan SPPG agar tak terjadi permasalahan. “Kami hanya mengawal dan keputusan tetap ada di pusat. Kami hanya bisa melaporkan hasil pemotretan apa yang ada di lapangan,” katanya. [wir/beq]
