Ringkasan Berita
- Ketua BEM Unair M. Rizqy Senja membantah tudingan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik praktis.
- Senja menegaskan seluruh gerakan mahasiswa bersifat organik dan lahir dari aspirasi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
- Ia juga memastikan seluruh kebutuhan logistik aksi dipenuhi secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar.
- Dalam aksi di depan Gedung Negara Grahadi, BEM Unair bersama Aliansi Mahasiswa Jawa Timur membawa 16 tuntutan kepada pemerintah.
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), M. Rizqy Senja, menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kota, termasuk aksi yang digelar mahasiswa Unair bersama Aliansi Mahasiswa se-Jawa Timur di Surabaya, tidak ditunggangi kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan Senja sebagai respons atas tudingan kelompok yang mengatasnamakan BEM Bersatu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/6/2026).
Menurut Senja, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru menimbulkan pertanyaan mengenai sikap kelompok tersebut yang dinilai berbeda dengan arus utama gerakan mahasiswa saat ini yang tengah mengawal evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“Pun ketika ditanyai apakah kita ditunggangi, pun itu (muncul) pertanyaan yang sama. Mereka ditunggangi atau tidak?, (mengapa) sikap mereka tiba-tiba berbeda dengan arus besar gerakan mahasiswa selama ini?,” ujar Senja di sela-sela aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, setiap aksi yang dilakukan mahasiswa Universitas Airlangga selalu didasarkan pada keputusan kolektif yang lahir secara organik dari aspirasi mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Kami setiap kali turun ke jalan (demonstrasi) kami selalu membawa aspirasi dan bersifat organik. Bahkan pun dalam gerakan hari ini yang diinisiasi oleh teman-teman Unair,” jelasnya.
Senja juga membantah adanya dukungan logistik dari pihak tertentu. Menurutnya, seluruh kebutuhan demonstrasi dipenuhi secara mandiri melalui gotong royong para mahasiswa.
Ia menyebut berbagai perlengkapan aksi, mulai dari pengeras suara, mobil komando, hingga kebutuhan medis, diperoleh melalui pinjaman maupun swadaya mahasiswa.
“Kami mengusahakan secara kolektif, pun toa-toa kami juga meminjam semua. Sound meminjam dan kami tidak menyewa mobil komando dari teman-teman Unair. Bahkan kami di bab logistik medis juga kolektif, semua murni untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya konferensi pers BEM Bersatu yang menyoroti dugaan adanya kepentingan politik praktis di balik gerakan mahasiswa.
Dalam konferensi pers di Jakarta, juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyatakan pihaknya menolak segala bentuk penunggangan politik dalam gerakan mahasiswa.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan dugaan keterkaitan salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh politik dan menyebut adanya hubungan dengan sebuah kendaraan yang diduga terdaftar atas nama anggota keluarga purnawirawan TNI. Selain itu, ia menyinggung kehadiran sejumlah tokoh dalam rencana Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026 sebagai bagian dari dugaan jejaring yang perlu dicermati.
Sementara itu, dalam aksi yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Aliansi Mahasiswa se-Jawa Timur bersama BEM Unair menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, penolakan militerisme, penghentian budaya antikritik, pengusutan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengusutan dugaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) palsu, penghentian proyek-proyek ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), evaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran disertai permintaan maaf kepada rakyat, pembebasan tahanan politik, pengembalian independensi Bank Indonesia, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, penghentian eksploitasi buruh dan diskriminasi gender di dunia kerja, serta jaminan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. [rma/beq]
