Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat prevalensi stunting di wilayahnya turun menjadi 5,23 persen berdasarkan hasil Bulan Timbang Februari 2026. Angka tersebut berada jauh di bawah target nasional penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan capaian tersebut menjadi indikator positif dari berbagai program intervensi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah bersama sejumlah pihak hingga tingkat desa.
Menurut Hari, penurunan angka stunting tidak hanya berkaitan dengan target nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
“Harapan kami tentu angka ini bisa terus ditekan. Semakin rendah prevalensi stunting, semakin baik kualitas generasi yang akan datang,” ujarnya usai menghadiri Rembuk Stunting di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebut capaian tersebut bahkan sudah mendekati target jangka panjang pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 yang menargetkan prevalensi stunting berada di kisaran 5 persen.
Berbagai program intervensi dinilai berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Bulan Timbang yang dilakukan secara berkala untuk memantau tumbuh kembang balita sekaligus mendeteksi lebih dini potensi stunting.
Selain itu, pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan juga terus dilakukan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga lansia disebut turut memberikan dampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Program MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran. Dampaknya cukup terasa dalam mendukung upaya pencegahan stunting,” kata Hari.
Meski demikian, Pemkab Madiun masih menemukan perbedaan data dengan angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Jika hasil Bulan Timbang menunjukkan prevalensi stunting sebesar 5,23 persen, data analisis BPS masih mencatat angka 10,22 persen.
Untuk menyamakan persepsi dan memastikan validitas data, Pemkab Madiun berencana melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, BKKBN, hingga BPS dalam pelaksanaan Bulan Timbang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
Hari menjelaskan tingkat partisipasi penimbangan balita di Kabupaten Madiun telah mencapai sekitar 97 persen. Seluruh pengukuran dilakukan menggunakan alat elektronik yang telah tervalidasi sehingga hasilnya diyakini cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin seluruh pihak melihat langsung proses pengukurannya. Dengan cakupan yang hampir menyeluruh dan alat ukur yang valid, kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemutakhiran data tingkat nasional,” pungkasnya. (rbr/but)
