RINGKASAN BERITA:
- Menteri Haji dan Umrah mengevaluasi KKHI Madinah menjelang kedatangan jemaah gelombang kedua.
- Model pelayanan kesehatan haji akan ditransformasikan agar lebih adaptif dengan regulasi Arab Saudi.
- Penegakan prinsip istitha’ah membuat 345 calon jemaah haji batal berangkat tahun ini.
- KKHI Madinah dan 5 klinik satelit bersiaga 24 jam mengantisipasi penyakit ISPA serta hipertensi.
Madinah (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan peninjauan langsung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah untuk memastikan kesiapan fasilitas medis menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah. Langkah strategis ini diambil sebagai dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta transformasi model pelayanan kesehatan haji Indonesia agar berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi bahwa peninjauan ini difokuskan pada penguatan daya tampung fasilitas penunjang dan kesiapan dokumen medis jemaah pasca-puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
“Hari ini saya melihat langsung kesiapan KKHI Madinah dalam menyambut jemaah dari Makkah. Secara umum sudah siap, tetapi model pelayanan kesehatan yang kita gunakan perlu dievaluasi untuk menjawab tantangan ke depan,” ujar Menhaj di KKHI Madinah, Kamis (4/6/2026).
Menurut Mochamad Irfan Yusuf, kapasitas besar yang dimiliki oleh gedung KKHI saat ini harus ditinjau kembali dari segi pemanfaatannya. Skema distribusi tenaga medis dan penempatan alat kesehatan akan menjadi agenda utama dalam pembahasan evaluasi nasional pemerintah setelah operasional haji tahun 1447 H / 2026 M resmi berakhir.
“Kita ingin memastikan setiap sumber daya yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah,” katanya.
Selain tata kelola internal, penyesuaian terhadap regulasi kesehatan dari Pemerintah Arab Saudi yang dinamis menjadi alasan utama perlunya transformasi ini. Menhaj menegaskan bahwa pola penanganan medis bagi jemaah tidak boleh stagnan dan wajib mengikuti standar internasional yang ditetapkan otoritas lokal.
“Regulasi di Arab Saudi terus berkembang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pola pelayanan yang sama dari tahun ke tahun. Harus ada penyesuaian agar layanan tetap optimal,” ucapnya menambahkan.
Tantangan utama yang dihadapi adalah rasio jumlah jemaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang setiap tahunnya. Tingginya angka ini membutuhkan perencanaan kebutuhan pos anggaran tenaga medis yang matang agar pelayanan di lapangan tetap seimbang.
Komitmen Ketat Istitha’ah Kesehatan
Peningkatan kualitas pelayanan di hilir juga diimbangi dengan pengetatan skrining di hulu melalui prinsip istitha’ah kesehatan. Kebijakan tegas ini diambil demi menekan angka fatalitas jemaah di Tanah Suci. Tercatat, pada musim haji tahun ini, sebanyak 345 calon jemaah haji dideklarasikan tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak diberangkatkan ke Arab Saudi.
“Prinsip istithaah harus tetap ditegakkan demi keselamatan jemaah. Di sisi lain, kualitas layanan kesehatan bagi mereka yang berangkat juga harus terus ditingkatkan,” tegas Menhaj.
Berdasarkan data teknis di lapangan, KKHI Madinah saat ini beroperasi penuh selama 24 jam dengan pola penanganan kasus penyakit yang fluktuatif. Kepala Seksi Kesehatan PPIH Daerah Kerja Madinah, dr. Enny Nuryanti, mengungkapkan jenis penyakit yang mendominasi kedatangan pasien jemaah sejauh ini.
“Kasus yang paling banyak ditangani adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan hipertensi,” jelas dr. Enny Nuryanti.
Untuk memperluas jangkauan penanganan, PPIH mengintegrasikan sistem rujukan lewat 5 klinik satelit yang disiagakan di wilayah Madinah. Kelima klinik satelit ini tersebar di 5 sektor wilayah Daerah Kerja (Daker) Madinah untuk melayani jemaah yang menginap di hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi. Seluruh layanan didukung tenaga dokter, perawat, tenaga farmasi, laboratorium, dan sanitasi yang siaga selama musim haji.
Sistem operasional KKHI Madinah difokuskan untuk memberikan layanan rawat jalan dan stabilisasi darurat. Apabila jemaah memerlukan tindakan medis tingkat lanjut atau masuk dalam kategori kritis, pasien akan langsung dirujuk secara cepat ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) melalui jalur evakuasi yang sudah disiapkan.
Penguatan mitigasi risiko kesehatan ini menjadi krusial mengingat jemaah gelombang kedua baru saja menguras energi mereka pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Jemaah yang baru menyelesaikan fase Armuzna menjadi kelompok yang paling membutuhkan perhatian. Karena itu, kesiapan layanan kesehatan harus benar-benar terjaga hingga mereka kembali ke Tanah Air,” pungkas Menhaj. [ian/MCH]
