Jember (beritajatim.com) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) memiliki peran penting dalam penanganan bencana kemarau panjang akibat perubahan iklim global pada pertengahan 2026.
Forum ini mengupayakan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan dampak bencana. Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo mengatakan, tugas Forum PRB adalah mengkonsultasikan. semua aspek yang ada di lapangan.
“Ini karena keanggotaan Forum PRB terdiri dari pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, dan perguruan tinggi,” kata Pangarso, usai membuka acara konsolidasi dan penguatan FPRB Wilayah Badan Koordinator Wilayah Jember, Jawa Timur, di kantor Bakorwil Jember, Rabu (20/5/2026).
Acara konsolidasi dan penguatan FPRB di Bakorwil Jember ini didukung oleh Program Siap Siaga, kemitraan Indonesia – Australia untuk penanggulangan bencana. Kegiatan ini bentuk komitmen Program Siap Siaga dalam mendukung penguatan Forum PRB sebagai wadah koordinasi pentaheliks bencana, yang diharapkan dapat membawa misi kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.
Menurut Pangarso, Forum PRB perlu berkonsolidasi dan memastikan setiap pemerintah kabupaten dan kota telah mengkaji risiko bencana di daerah masing-masing. “Kajian itu menjadi dasar dari rencana-rencana tindakan yang harus dilakukan,” katanya.
Dalam hal ini, Forum PRB menjadi jembatan komunikasi agar informasi peringatan dini bisa disampaikan ke masyarakat secara tepat, cepat, dan tidak menimbulkan keresahan. “Jadi Forum PRB juga memberikan penguatan kepada masyarakat, karena anggota forum yinggal di masyarakat,” kata Pangarso.
BNPB sudah menerbitkan surat edaran untuk seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat Destana. Pemerintah daerah diyakini sudah menyusun rencana kontingensi bencana. “Nah, rencana kontingensi ini kita bedah, kira-kira apa yang harus dikuatkan lagi?” kata Pangarso.
“Dalam rencana kontingensi ada peran lembaga-lembaga. Tidak semuanya di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tapi semua lembaga punya peran,” kata Pangarso.
Pemerintah daerah sendiri diminta mempersiapkan sumber-sumber daya yang ada terkait kebutuhan air, untuk warga dan ternak, serta mitigasi lingkungannya. Selain itu BPBD juga harus memetakan luasan lahan yang terdampak kemarau panjang. “Luasan ini harus dipastikan kira-kira pada saat nanti musim kemarau panjang dampaknya apa saja,” kata Pangarso.
Hal yang paling diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Pangarso, dibntuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan mengatasinya.
“Karhutla itu pastinya mulai dari api yang kecil. Nah, bagaimana pemadaman dilakukan komunitas relawan. Ini harus disuarakan,” kata Pangarso. Itulah kenapa Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah salah satu menjadi tulang punggung dalam penanganan bencana tersebut. [wir/aje]
