Sidoarjo (beritajatim.com) – Setelah ditunggu lama, akhirnya pemerintah pusat resmi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Flyover Gedangan Sidoarjo, yang setiap hari arus lalu lintasnya padat.
Kepastian dana itu akan turun dibenarkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, setelah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kementerian terkait dan Komisi V DPR RI di Jakarta.
Lobi intens yang dilakukan oleh Hj. Mimik Idayana dengan pemerintah pusat telah membuahkan hasil. Dana pembangunan Flyover Gedangan resmi dialokasikan untuk mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan.
Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengaku sering menerima keluhan warga soal kemacetan. Ia pun langsung bergerak ke Jakarta menemui pejabat dan anggota DPR RI. Salah satunya pertemuan dengan Danang Wicaksana Sulistya, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra.
“Senin 18 Mei 2026 pukul 10 pagi saya dapat kabar baik. Sidoarjo mendapat dana untuk pembangunan Flyover Gedangan,” katanya Rabu (20/5/2026).
Mendapat kepastian itu, ia langsung menginstruksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan
H.M Bahrul Amig dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Machmud untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme.
Malam harinya, Pemkab Sidoarjo langsung menggelar sosialisasi pengadaan tanah di Kantor Kecamatan Gedangan.
Terkait pembangunan Flyover Gedangan, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan proyek ini prioritas dan sudah masuk visi-misi bupati-wabup. Targetnya, pembebasan lahan selesai akhir 2026 dan pembangunan dimulai 2027.
Dukungan datang dari menteri, DPR RI, hingga presiden. Pemkab memastikan warga tidak dirugikan karena ganti rugi akan sesuai nilai appraisal tertinggi.
Pembangunan flyover Gedangan ditujukan untuk mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan yang telah berlangsung lama.
Selain itu, proyek ini diharapkan memberi dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat seperti aktivitas warga yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap bisa berjalan.
Berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase proyek digeser ke sisi timur. Hal itu mempertimbangkan efisiensi, kondisi tanah, serta dampak terhadap masyarakat.
Bidang tanah terdampak lebih sedikit dengan luas pembebasan lahan yang terdampak adalah 45.822 meter persegi dan 89 KK serta lebih banyak lahan yang berstatus milik negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, dan lahan milik PT KAI. (isa/ted)
