Pamekasan (beritajatim.com) – Penyaluran program bantuan sosial (bansos) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dinilai masih banyak yang dikatagorikan salah sasaran. Bahkan kondisi tersebut relatif tinggi hingga mencapai angka sekitar 45 persen dalam skala nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf saat berkunjung di Pamekasan, tepatnya dalam kegiatan ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan, Pamekasan, Madura, Minggu (10/5/2026).
Fakta tersebut diungkapkan berdasar hasil evaluasi pemantauan intensif dan laporan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, di mana program bansos yang disalurkan justru tidak tepat sasaran, dan angkanya relatif tinggi dibanding semestinya.
”Selama ini ditengarai bansos kita banyak yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data evaluasi, baik itu PKH maupun bantuan sembako, sebanyak 45 persen masih belum mengenai target yang seharusnya,” kata Saifullah Yusuf.
Terlebih fakta tersebut juga dipertegas ketika dirinya melakukan dialog langsung bersama para pendamping PKH yang hadir dalam kegiatan di Pamekasan.
“Saya tanya para pendamping PKH, benar tidak datanya bansos banyak yang tidak tepat sasaran,” tanya menteri yang familiar disapa Gus Ipul.
Serentak para pendamping PKH yang memenuhi auditorium UIN Madura, memberikan respon atas pernyataan Gus Ipul dengan kompak menjawab ‘benar’. Sekaligus menandakan jika hal tersebut berdasar fakta di lapangan.
Perbaikan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional alias DTSEN bukan sekedar persoalan administratif belaka, tetapi perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan keadilan sosial melalui data akurat dan transparan.
Bahkan pihaknya juga meminta pemerintah daerah hingga pemerintah tingkat desa atau kelurahan agar proaktif dalam melaksanakan pemutakhiran DTSEN. “Memperbaiki data adalah perintah langsung dari Bapak Presiden. Pemutakhiran ini adalah tugas bersama, dari level paling bawah,” ungkapnya.
“Oleh karena itu kami minta para tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, dan masyarakat luas untuk berani melapor jika melihat ada ketidaksesuaian di lapangan. Artinya semua elemen harus proaktif demi mewujudkan cita-cita mulai Bapak Presiden,” pungkasnya. [pin/ted]
