Blitar (beritajatim.com) – Genap satu tahun sejak rencana bantuan strategis dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mencuat, pengembangan fasilitas kesehatan premium di RSUD Mardi Waluyo hingga kini belum menunjukkan kepastian realisasi dari pemerintah pusat.
Manajemen rumah sakit bersama Pemerintah Kota Blitar masih menunggu tindak lanjut resmi dari Istana terkait proposal bantuan pembangunan yang telah diajukan sejak tahun lalu.
Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo, Bernard Theodore Ratulangi, mengungkapkan bahwa hingga Selasa (5/5/2026), belum ada jawaban resmi dari pihak Wakil Presiden mengenai proposal tersebut.
“Pak Wali (Wali Kota Blitar) memang menyampaikan kepada kita semua bahwa belum ada jawaban dari Pak Wapres. Masih terus di-follow up oleh Pak Wali, hanya sampai saat ini belum ada jawaban,” ujar dr. Bernard.
Dana bantuan yang diharapkan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Poli Eksekutif dan Ruang Rawat Inap Eksekutif di lingkungan RSUD Mardi Waluyo.
Pengembangan ini disebut bukan sekadar peningkatan fasilitas premium, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan regulasi layanan kesehatan modern, termasuk penyesuaian standar dari BPJS Kesehatan.
“Pembangunan itu untuk Poli Eksekutif dan Ruang Rawat Inap Eksekutif. Lokasinya sama (di area RSUD), tapi gedungnya harus berbeda dengan dokter-dokter yang berbeda pula. Itu sebenarnya yang dimau oleh BPJS,” ungkap dokter Bernard.
Menurutnya, seluruh tahapan administratif sebenarnya telah diselesaikan, mulai dari feasibility study, rancangan anggaran, hingga proposal resmi yang diajukan melalui Pemkot Blitar.
“Draf sudah, proposal semua sudah. Kami diminta mengirimkan satu proposal, dan itu sudah kami kirimkan ke Pemkot untuk digabung dengan proposal Pemkot yang lain,” tegasnya.
Meski belum ada kepastian anggaran, RSUD Mardi Waluyo memilih tetap fokus pada pelayanan kesehatan yang berjalan saat ini sambil menunggu perkembangan dari pemerintah pusat.
“Kita masih menunggu, jadi saya sifatnya pasif. Kalau ada info (dana turun), ya kami harus segera menyiapkan sistem yang ada,” tutup dr. Bernard. [owi/beq]
