Ponorogo (beritajatim.com) – Momen Hari Buruh Internasional atau May Day di Ponorogo tak sekadar diisi orasi. Puluhan mahasiswa lintas organisasi justru memilih cara berbeda, yakni menggelar aksi damai panggung ekspresi di depan Gedung DPRD Ponorogo. Acara itu pun sebagai ruang menyuarakan kegelisahan yang kian menumpuk.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lintas kampus dan organisasi kemahasiswaan memadati Jalan Alun-alun Timur depan Gedung DPRD Ponorogo. Mereka datang dari berbagai elemen, mulai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus se-Ponorogo hingga organisasi ekstra seperti PMII dan HMI. Aksi tersebut dikemas dalam format “panggung ekspresi” yang memberi ruang bebas bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan cara kreatif.
“Aksi sore ini gabungan BEM se-Ponorogo, kemudian dari ormek, ada juga dari PMII dan HMI,” kata Koordinator Umum aksi, Ulil Arzan, Jumat (1/5/2026).
Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya, panggung ekspresi ini diisi beragam penampilan. Mahasiswa secara bergantian naik ke depan untuk berorasi, membacakan puisi, hingga menyanyikan lagu-lagu pergerakan secara akustik. Nuansa yang dibangun bukan sekadar tekanan politik, tetapi juga ruang refleksi dan solidaritas bersama.
Ulil menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kegelisahan kolektif mahasiswa terhadap situasi sosial belakangan ini. Dia menyebut berbagai kabar buruk yang muncul, mulai dari kecelakaan hingga kasus bunuh diri, menjadi alarm serius bagi generasi muda. Karena itu, mahasiswa merasa perlu menciptakan ruang aman untuk saling menguatkan sekaligus tetap kritis terhadap kondisi sekitar. “Teman-teman mahasiswa tetap mampu menyuarakan pendapat dan mengekspresikan keresahan terkait belakangan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Ulil menilai gerakan ini juga menjadi upaya merawat semangat kolektif di kalangan mahasiswa. Dia tidak ingin kegelisahan yang dipendam justru berujung pada hal-hal yang merugikan, termasuk tekanan mental yang berlebihan.
Panggung ekspresi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata menjaga denyut gerakan mahasiswa tetap hidup. “Maka dari itu, apa pun ini, ya menjadi pertemuan untuk merawat gerakan-gerakan kolektif,” imbuh Ulil.
Dalam aksinya, mahasiswa mengangkat 2 isu utama yang relevan dengan momentum, mulai Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Pada sektor ketenagakerjaan, mereka menyoroti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait fleksibilitas outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Mahasiswa menilai aturan tersebut membuka celah besar bagi perusahaan untuk memperlakukan buruh secara tidak adil.
“Kita meresahkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 kaitannya fleksibilitas outsourcing, kita anggap pasal itu cukup karet,” ungkap Ulil.
Selain isu buruh, mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan, terutama kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih memprihatinkan. Mereka menilai hingga saat ini, upah yang diterima guru honorer belum layak dan jauh dari kata sejahtera. Isu ini dianggap krusial karena menyangkut kualitas pendidikan secara keseluruhan. “Guru honorer upahnya sampai hari ini cukup mengenaskan, kita anggap mengenaskan,” tegas Ulil.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyambut terbuka aksi damai tersebut. Dia menilai kehadiran mahasiswa sebagai bagian dari aliansi generasi peduli Ponorogo merupakan bentuk refleksi yang positif, terutama dalam momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. DPRD, menurutnya, menjadi ruang yang sah bagi publik untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini ada aliansi generasi peduli Ponorogo di mana di dalamnya adalah teman-teman dari kalangan mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus,” ujarnya.
Dwi Agus juga menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap berbagai bentuk ekspresi masyarakat selama dilakukan secara tertib. Dia bahkan ikut menyimak seluruh rangkaian aksi yang berlangsung hingga selesai. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. “Kita terbuka, silakan untuk mengekspresikan sesuatu hal,” jelasnya.
Agus mengakui bahwa sejumlah isu yang diangkat, terutama terkait hak buruh dan kesejahteraan guru, memang menjadi perhatian bersama. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui lintas sektor agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang relevan di tingkat daerah.
“Banyak tadi disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang hak-hak buruh dan juga guru-guru yang sangat termarjinalkan,” ungkap Dwi Agus. (end/kun)
