Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim bersama Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman menerima audiensi dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) di ruang Banmus DPRD Jatim, Sabtu (25/4/2026).
Tuntutan para sopir adalah terkait permintaan penghapusan QR Code BBM bersubsidi, tersedianya BBM bersubsidi jenis solar di jalur logistik, penghentian kriminalisasi sopir, turunkan tarif tol, stop pungli di SPBU dan tangkap mafia BBM bersubsidi.
Rapat audiensi juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, PT. Pertamina (Persero) UPMS V Surabaya, Depo Pertamina Perak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jawa Timur, dan PT. Jasa Marga.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Supri mengatakan bahwa persoalan barcode yang diblokir ini sewaktu puasa telah difasilitasi Dishub Jatim untuk bertemu Pertamina.
“Dari sekian barcode sudah unblokir atau terbuka. Nah, hari ini merata. Dan, semua sistem sama seperti kemarin. Mulai NTT, Sumatera, Jawa dan Kalimantan sama, problem ini. Sistem barcode kalau diblokir secara ujug-ujug, kami tidak bisa bekerja. Rencana aksi demo pada Rabu (29/4/2026) besok demo itu sebagai bentuk kekecewaan kami secara terus menerus,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan ini sangat mendasar. “Kami itu punya uang, kami bisa beli BBM. Kalau ujug-ujug diblokir kami bisa apa. Pendistribusian BBM jenis solar itu menghambat kami. Jalur ekspedisi kami jarang ada tersedia solar di SPBU. Untuk mengatasi itu yang trans Kalimantan itu tangkinya double, bukan kami ingin curang, tapi untuk aman stok kita. Tetapi ketika kami melakukan itu, kami dituduh aparat polisi menimbun BBM. Kami ke Kalimantan itu harus nunggu empat hari agar bisa isi BBM lagi,” jelasnya.
Santo, salah seorang sopir juga menjadi korban langsung. “Begitu kami berangkat dari garasi mau isi solar ternyata terblokir barcode-nya oleh SPBU. Ketika meminta membuka blokir, nunggu 1×24 jam. Ini belum menunggu lagi soal verifikasi. Harapan kami, bagaimana Pertamina bisa mengatasi keluhan driver agar bisa bekerja lagi, bisa menghidupi keluarga,” tuturnya.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengatakan pihaknya telah menangkap aspirasi atau keluhan dari puluhan sopir yang tergabung dalam GSJT hari ini. “Keluhan mereka di antaranya soal tuntutan penghapusan barcode dan adanya praktik double tangki yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Tapi karena keadaan, mereka melakukan double tangki dan banyak dilakukan penangkapan oleh aparat karena melanggar. Untuk barcode yang diblokir, mereka kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Saya harap Pertamina bisa mencari solusinya,” tukasnya.
Halim berharap pada Rabu (29/4/2026) mendatang, aksi demo dari GSJT di beberapa titik Jatim urung dilakukan setelah pada Senin (27/4/2026) akan dilakukan rapat untuk mencari titik temu dan solusi yang konkret.
Perwakilan Pertamina, Jalu mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan proses pembaruan data dan verifikasi untuk barcode (QR). “Kami lakukan pendataan dan pendampingan. Ternyata memang ada kendaraan yang berpindah tangan. Secara teoritik data QR itu dilakukan review. Biasanya dari pemilik konsumen diinformasikan untuk melakukan perbaikan data. Disampaikan melalui email. Kita buat both di SPBU ada 87 di Jatim untuk melakukan pendaftaran. Terkait pendistribusian, Pertamina ini menjalankan QR. Jangan sampai QR-nya ini dipakai sama orang lain. Kalau dipakai orang lain, kita blokir. Kami lakukan seperti ini agar tepat sasaran,” jelasnya.
Plt Kadis ESDM Jatim, Aftabuddin mengapresiasi Ketua Komisi D DPRD Jatim yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan GSJT pada hari ini.
“Ini bukan kekhawatiran kelompok anda saja, tapi kebutuhan logistik Indonesia Timur juga dari Jatim. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jatim harus berkembang dengan baik. Domain masalah ini adalah wilayah Pertamina pusat maupun Jatim. Kami siap berkoordinasi,” pungkasnya. [tok/beq]
