Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menunjuk Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, menggantikan almarhum Adi Sutarwiyono. Penunjukan ini merupakan hak politik PDIP sebagai partai pemenang di Kota Surabaya sekaligus bagian dari konsolidasi kepemimpinan legislatif.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan tersebut bersifat final dan harus dijalankan seluruh kader partai secara tegak lurus.
“DPP PDI Perjuangan memang telah memutuskan dan menetapkan Saudara Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, yang menjadi hak PDI Perjuangan,” ujar Said Abdullah.
Syaifuddin Zuhri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Surabaya diminta mampu membangun sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif di Kota Surabaya.
“Saudara Syafudin Zuhri yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PDIP Surabaya kita minta bisa membangun sinergi yang bagus, antara Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Surabaya,” lanjutnya.
Menurut Said, amanah besar yang diberikan warga Kota Surabaya kepada PDIP harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. DPRD, kata dia, harus benar-benar menjadi saluran aspirasi masyarakat.
“Warga Kota Surabaya memberi amanah yang besar kepada PDI Perjuangan. Jangan sampai warga Kota Surabaya menganggap kita tidak amanah. Oleh sebab itu, saya minta Saudara Syaifudin Zuhri harus lebih aspiratif, menjadikan DPRD Kota Surabaya sebagai aspirator yang sebaik baiknya bagi warga Kota Surabaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan lembaga DPRD dan nama baik partai di mata publik.
“Jaga amanah rakyat yang dititipkan melalui PDI Perjuangan di Surabaya. Jangan mempermalukan Partai dan kelembagaan DPRD Kota Surabaya yang terhormat. Jaga kehormatan itu sebaik mungkin,” ujarnya.
Said menilai karakter masyarakat Surabaya yang kritis dan terdidik menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi para pemimpin daerah. Ia menyebut Surabaya sebagai etalase berbagai sektor strategis nasional.
“Warga Kota Surabaya ini warga yang cerdas, masyarakatnya lebih terdidik dibandingkan wilayah wilayah lain. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya adalah etalase banyak hal; ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, bahkan demokrasi,” paparnya.
Karena itu, ia menekankan tiga kader PDIP yang saat ini memegang posisi strategis—wali kota, wakil wali kota, dan Ketua DPRD—harus mampu menangkap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Oleh sebab itu, tiga kader PDI Perjuangan yang mendapatkan amanah rakyat menjadi Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD harus bisa menangkap denyut suara hati rakyat dan perkembangan kota ini,” imbuhnya.
Said kembali menegaskan bahwa keputusan DPP terkait penunjukan Syaifuddin Zuhri harus diamankan oleh seluruh jajaran partai, sekaligus mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“Sekali lagi, DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Saudara Syafudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan Almarhum Saudara Adi Sutarwiyono, saya minta segenap jajaran Partai tegak lurus mengamankan keputusan DPP Partai. Dan membantu kepemimpinan di eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya sukses,” ujarnya.
Di sisi lain, DPP dan DPD PDIP Jawa Timur membuka ruang evaluasi terhadap kinerja kader partai sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik.
“Kami, di DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan selalu membuka diri, mendengar koreksi dan evaluasi terhadap kinerja kader kader PDI Perjuangan di Surabaya, baik di eksekutif maupun legislatif, dan itu kami maknai sebagai kecintaan rakyat kepada PDI Perjuangan dan Kota Surabaya,” pungkas Said. [beq]
