Tulungagung (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan bagi Pemkab Tulungagung, pasca kejadian OTT KPK beberapa waktu lalu. Mereka mengirim tim untuk memastikan pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan. Dalam rapat yang digelar secaara tertutup di Ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung, mereka meminta ASN untuk bekerja maksimal melayani masyarakat.
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Efrimeiriza mengatakan, sesuai arahan dari Mendagri pihaknya diminta datang ke Tulungagung. Ada empat pesan arahan untuk Pemkab Tulungagung yang disampaikan dalam rapat ini. “Saya diminta untuk memastikan pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Disisi lain, pihaknya juga memastikan agar pelayanan publik pemerintah tetap berjalan kepada masyarakat. Pihaknya Juga menyampaikan soal mitigasi, agar tidak ada lagi kasus korupssi. Tulungagung menjadi atensi bagi Kemendagri. Mengingat KPK telah melakukan OTT sebanyak dua kali. Hal ini juga berlaku kepada daerah yang terkena kasus OTT dari KPK.
“Kami juga memberikan motivasi kepada ASN di Tulungagung, agar bekerja sesuai tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Pihak Kemendagri juga mengaku sudah berusaha melakukan evaluasi kepada pemerintah daerah agar kasus OTT tidak terulang kembali. Namun semua upaya yang dilakukan tetap tergantung dengan pribadi kepala daerah. “Evaluasi sudah kami lakukan. Contohnya di Tulungagung, setelah OTT kami segera turun melakukan pendampingan,” pungkasnya. [nm/kun]
