Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mematangkan rencana untuk menghadirkan tiga akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Langkah strategis penambahan tiga PAUD negeri baru ini disampaikan oleh Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani. Ia mengatakan, hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di Kota Pahlawan yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan dasar.
“Kami bersama Pemkot Surabaya bergerak cepat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan melakukan pemetaan aset untuk difungsikan sebagai PAUD negeri,” ujar Rini, Selasa (7/4/2026).
Rini turut menjelaskan, meskipun saat ini jangkauan layanan pendidikan di Surabaya sudah sangat luas dengan jumlah peserta didik PAUD menembus angka 100.000 anak, Pemkot tetap memasang target ambisius, yakni mencapai 0 persen anak usia PAUD yang tidak terlayani.
“Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal,” katanya.
Adapun tiga lokasi PAUD negeri yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2026 ini di antaranya, bertempat di kawasan Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain (KB) berkapasitas 12 murid. Kedua, di SDN Sidotopo 4 dengan layanan satu atap mencakup TK (15 murid), KB (12 murid), dan Taman Penitipan Anak (TPA) berkapasitas 10 murid.
Selanjutnya, lokasi ketiga adalah berada di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan TK berkapasitas 15 murid.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, Rini menekankan pentingnya akurasi data di lapangan. Pihaknya bersama Bunda PAUD di tingkat kecamatan hingga kelurahan gencar melakukan verifikasi langsung untuk memastikan seluruh anak usia dini terdata dan terlayani di lembaga pendidikan guna mendukung gerakan “Zero PAUD Drop Out.” “Verifikasi lapangan terus dilakukan untuk mendukung upaya zero PAUD drop out,” jelas Rini.
Strategi ini juga mencakup pembangunan PAUD negeri di wilayah padat penduduk serta perluasan layanan berbasis masyarakat yang menyasar anak usia 2 hingga 6 tahun, serta menjamin standarisasi kualitas pendidikan tetap terjaga konsisten tanpa membedakan status sekolah.
“Kami memastikan kualitas layanan di lembaga negeri maupun swasta, baik TK, KB, maupun PPT/SPS, tetap setara dan memberikan pelayanan terbaik melalui standarisasi dari Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (rma/kun)
