Lamongan (beritajatim.com) – Sejumlah ibu-ibu di Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, mengembalikan paket menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat kecewa dengan kualitas makanan yang diterima. Aksi protes ini terekam dalam video berdurasi 14 detik yang memperlihatkan enam wadah mika berisi makanan dibawa kembali ke kantor SPPG pada Senin (24/2/2026).
Para warga mengeluhkan kondisi bahan makanan yang dianggap tidak layak, termasuk temuan kentang yang belum dikupas dalam menu tersebut. Dalam rekaman tersebut, terdengar salah satu ibu meminta agar keluhan mereka disampaikan kepada pihak berwenang terkait anggaran Rp15.000 per porsi.
“Tolong disampaikan ya mas ya,” ucap salah satu wanita dalam video saat menyerahkan kembali paket makanan kepada petugas SPPG. Petugas yang diduga pegawai unit layanan tersebut menerima wadah mika yang dikembalikan warga dengan saksama.
Ibu lainnya menyahut dengan nada protes mengenai pengolahan makanan yang dianggap asal-asalan oleh pihak penyedia jasa boga. Kondisi kentang yang masih memiliki kulit menjadi sorotan utama dalam aksi pengembalian menu untuk bulan Ramadan tersebut.
“Apalagi itu nggak dikupas mas, kentangnya, ada yang nggak dikupas,” kata warga tersebut sembari menunjuk wadah makanan yang dikembalikan. Warga merasa kualitas pengolahan makanan tidak sebanding dengan biaya yang telah dialokasikan pemerintah.
Warga juga mempertanyakan kesesuaian nilai gizi dan kualitas masakan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam program nasional tersebut. Mereka berharap standar penyajian makanan diperhatikan lebih serius agar manfaat gizi benar-benar terserap optimal.
“Soalnya ini kan uang Rp15 ribu gitu lo mas, kok begini,” celetuk ibu-ibu lainnya dalam video viral tersebut. Kejadian ini memicu perbincangan hangat di media sosial mengenai pengawasan distribusi program MBG di tingkat lokal.
Ketua Satgas MBG Lamongan, M. Nalikan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan ketidakpuasan warga dari beberapa kecamatan berbeda. Laporan serupa ternyata tidak hanya muncul dari satu titik layanan saja di wilayah Kabupaten Lamongan.
Nalikan menjelaskan bahwa temuan lapangan ini sudah dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tindak lanjut atas fungsi pengawasan satgas. Pihaknya bergerak cepat melakukan pengecekan untuk memvalidasi keluhan yang disampaikan oleh para penerima manfaat.
“Ini laporan sudah saya terima dari beberapa kecamatan dan sudah kami cek dan laporkan ke BGN (Badan Gizi Nasional), sesuai kewenangan tugas satgas,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekda Lamongan itu, Selasa (24/2/2026). [fak/beq]







1 Komentar
15.000 ribu itu untuk total biaya segalanya. untuk belanja bahan saja 6-8 ribu per porsi. Belakangan sdh di jelaskan oleh wakil ketua MBG