Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi memulai langkah strategis untuk menarik kembali anak-anak yang putus sekolah agar mau melanjutkan pendidikannya. Inisiatif bertajuk Gerakan Bangkit Kembali Belajar atau GERBANG KEMBAR ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia di wilayah setempat.
Peluncuran program ini diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas yang melibatkan dinas terkait serta para camat yang wilayahnya mencatatkan angka anak tidak sekolah (ATS) cukup tinggi. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa setiap instruksi yang diberikan dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas.
“Setiap target harus memiliki angka, setiap program harus berdampak, dan setiap OPD harus ada kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.
Data terbaru menunjukkan tantangan besar bagi daerah karena terdapat hampir dua puluh ribu anak di Pasuruan yang berstatus tidak sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jika tidak segera diintervensi.
Upaya penuntasan ribuan anak putus sekolah ini memerlukan kerja sama lintas instansi yang melibatkan sektor kesehatan hingga infrastruktur dasar di sekitar pemukiman warga. Sinergi yang kuat antara pihak sekolah formal maupun lembaga pendidikan non-formal menjadi kunci utama agar target penurunan angka ATS dapat tercapai tahun ini.
“Selama masih banyak anak tidak sekolah yang belum kita tuntaskan, maka peningkatan IPM akan berjalan lambat,” tegas pria yang akrab disapa Mas Rusdi.
Beberapa kecamatan seperti Lekok, Kraton, hingga Pasrepan menjadi wilayah prioritas yang mendapatkan pengawasan khusus dalam pelaksanaan program pemulihan pendidikan ini. Seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menerjemahkan gagasan ini ke dalam indikator kinerja yang terukur guna menjamin pertanggungjawaban hasilnya kepada publik.
Pemerintah juga mengajak keterlibatan media, ormas, dan lembaga profesi untuk ikut serta memantau serta memotivasi warga agar kembali ke bangku sekolah. Kolaborasi masif ini diharapkan mampu mengubah nasib generasi muda Pasuruan melalui akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
“Intinya kita mengurangi ATS pada pendidikan formal dan non-formal melalui kolaborasi mulai dari OPD sampai ormas dan media,” pungkasnya. [ada/aje]
