Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan mendukung realisasi insentif pelaku keagamaan untuk 27 ribu orang sasaran penerima sebelum lebaran. Namun mereka meminta verifikasi penerima dilakukan terbuka agar tepat sasaran dan tepat waktu.
Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi D DPRD Jember dari PDI Perjuangan DPRD Jember, berharap Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan pendataan dan verifikasi secara terbuka. “Ini jadwalnya sudah mepet, meskipun kami tahu sosialisasi kepada kecamatan, desa, dan kelurahan sudah mulai dilakukan,” katanya, Senin (9/2/2026).
Pemkab Jember telah mengalokasikan kurang lebih Rp 46 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun Anggaran 2026 untuk insentif dan iuran pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Sebanyak 22 ribu orang guru ngaji muslim dan nonmislim serta mudin, tiga ribu marbot, dan dua ribu orang ketua pengajian muslimah akan menerima insentif masing-masing Rp 1,5 juta.
Nugroho berkaca pada verifikasi dan pendataan beasiswa untuk delapan ribu mahasiswa pada 2025. “Saat itu kan banyak terjadi hal-hal yang menyebabkan terlambatnya pencairan. Kami harap untuk insentif guru ngaji, marbot, mudin, dan ketua pengajian ini prosesnya bisa secepat-cepatnya dilakukan,” katanya.
Pengumpulan data dan verifikasinya harus segera dilaksanakan secara berjenjang. “Mungkin bisa juga melalui mekanisme cross check oleh petugas-petugas pemerintah di tingkatan kelurahan, desa, sampai kecamatan,” kata Nugroho.
Uji publik dengan memampangkan data calon penerima di kantor-kantor desa dan kelurahan maupun kecamatan perlu dilakukan. “Tujuannya agar tepat tepat sasaran. Tapi yang paling urgen adalah agar tidak terjadi keterlambatan,” kata Nugroho. [wir]
