Yogyakarta (beritajatim.com)– Kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan dan membeli perlengkapan sekolah, kembali mengguncang nurani publik.
Peristiwa memilukan ini menambah deretan kasus bunuh diri pada anak di Indonesia yang terus meningkat dan memunculkan keprihatinan mendalam.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai tragedi tersebut tidak bisa dipahami sebagai masalah pribadi semata. Menurutnya, kasus ini justru mencerminkan persoalan sosial yang lebih luas, yakni kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak dasar anak, terutama akses pendidikan yang layak.
“Ini bukan sekadar soal individu atau keluarga, tetapi menunjukkan adanya persoalan struktural. Ketika kemiskinan makin dalam dan layanan dasar tidak merata, anak-anak menjadi kelompok paling rentan yang menanggung beban terberat,” ujar Andreas.
Ia menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang tajam membuat sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem. Dalam situasi tersebut, anak-anak tidak hanya kehilangan akses terhadap pendidikan, tetapi juga kehilangan harapan terhadap masa depan mereka sendiri.
Menurut Andreas, pembangunan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu telah menciptakan apa yang disebut sebagai kekerasan struktural. Masyarakat miskin semakin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan, sehingga tekanan sosial terus menumpuk dan meresap hingga ke dunia batin anak.
Keputusan bunuh diri pada usia anak, lanjutnya, merupakan sinyal serius bahwa anak mengalami kebuntuan emosional dan sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami pilihan hidup secara rasional, sehingga tindakan tersebut mencerminkan akumulasi tekanan yang tak tertahankan.
“Bunuh diri pada anak adalah bahasa keputusasaan. Itu muncul ketika anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak berdaya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Relasi yang cenderung kaku dan otoriter membuat anak merasa tidak didengar. Di rumah kurang afeksi, di sekolah minim dialog, sementara di masyarakat anak kerap tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki suara.
“Anak akhirnya tumbuh dalam kesunyian emosional. Mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa ketika menghadapi masalah,” tambahnya.
Andreas menilai negara kerap menuntut generasi muda untuk berprestasi dan berdaya saing tinggi, namun ironisnya gagal menyediakan fondasi kehidupan yang layak. Ketika kebutuhan dasar seperti pendidikan saja tidak terjamin, tuntutan tersebut justru menjadi tekanan tambahan.
Sebagai solusi, ia mendorong perubahan menyeluruh dalam kebijakan sosial, termasuk perbaikan tata kelola bantuan pendidikan, penguatan peran keluarga, serta penciptaan iklim sekolah yang lebih inklusif dan manusiawi. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi agar benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
“Kesedihan anak adalah cermin kegagalan kita sebagai bangsa. Kasus bunuh diri anak seharusnya menjadi alarm keras bahwa negara harus segera berbenah demi melindungi generasi masa depan,” pungkasnya. [aje]
