Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyatakan Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.
“Salah satu fondasi utama yang disampaikan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri sesuai prinsip politik luar negeri nonblok,” kata Arif Fathoni, Selasa (3/2/2026).
Dia menjelaskan, arahan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di daerah. Dia menilai Surabaya memiliki modal wilayah dan infrastruktur untuk mengambil peran nyata, khususnya melalui penguatan kawasan timur kota.
“Surabaya memang tidak bisa berkontribusi pada produksi beras, tetapi bisa mengambil peran penting dalam penyediaan protein hewani,” ujarnya.
Menurut Fathoni, kawasan timur Surabaya harus dijaga sebagai wilayah pengembangan sekaligus paru-paru kota. Di kawasan ini, mayoritas warga berprofesi sebagai petani tambak yang selama ini menghadapi persoalan kualitas air dan distribusi hasil panen.
“Petani tambak mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” katanya.
Dia menilai tambak-tambak di kawasan timur memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan protein nasional. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Program makan bergizi gratis pasti menyerap protein dalam jumlah besar, dan Surabaya bisa berkontribusi lewat udang serta bandeng,” ucap Fathoni.
Namun, kontribusi itu dinilai belum optimal tanpa dukungan pemerintah. Fathoni menyinggung minimnya akses jalan dan fasilitas pascapanen yang membuat petani tambak bergantung pada tengkulak.
“Akses jalan ke tambak harus dibangun dan cold storage perlu disiapkan agar petani tidak terpaksa menjual murah saat panen,” ujarnya.
Selain pangan, Fathoni juga menyinggung peran BUMD sebagai agen pembangunan. Transformasi YKP menjadi BUMD diminta memberi manfaat sosial yang lebih luas.
“BUMD itu agen pembangunan, harus ada subsidi silang agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” katanya.
Dia juga mengaitkan peran Surabaya dalam agenda zero waste dan kemandirian energi nasional. Pengalaman Surabaya dinilai dapat direplikasi ke daerah lain.
“Kalau pengalaman ini ditularkan, program zero waste nasional bisa berjalan lebih cepat,” pungkas Fathoni.[asg]
