Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mengekspor sekitar 3.913 ton beras produksi petani domestik guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji tahun 2026.
Langkah strategis ini diambil untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus memastikan perputaran ekonomi haji yang masif dapat dirasakan langsung oleh sektor pertanian di tanah air.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa penggunaan beras nasional kini menjadi prioritas utama untuk menggantikan ketergantungan pada pasokan negara lain. \
Kebijakan ini merupakan upaya konkret memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional melalui sinergi antar-lembaga negara yang diumumkan di Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H / 2026 M mencapai 3.913 ton. Perhitungan ini mengacu pada standar konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional di Arab Saudi.
Perum Bulog telah berkomitmen untuk menyiapkan pasokan beras berkualitas premium dengan standar pecahan (broken) maksimal lima persen. Di sisi lain, Kementerian Pertanian berperan memberikan dukungan regulasi guna mempermudah proses ekspor.
Langkah ini sangat relevan bagi daerah lumbung pangan nasional seperti Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, yang berpotensi menjadi penyedia utama komoditas tersebut.
Meski demikian, pemerintah mengakui adanya tantangan daya saing harga di pasar Arab Saudi dibandingkan beras asal Vietnam atau Thailand. Jaenal menilai momentum swasembada beras saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa produk petani Indonesia mampu bersaing secara kualitas dan harga melalui fasilitasi kebijakan yang tepat.
“Saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat,” tambah Jaenal.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menambahkan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari pembangunan legacy baru dalam tata kelola haji Indonesia. Sinergi ini menjembatani agar nilai ekonomi haji yang sangat besar tidak lari ke luar negeri, melainkan kembali mengalir kepada para pelaku usaha dan produsen di dalam negeri.
Melalui perencanaan yang matang sejak awal tahun, Ditjen PE2HU optimis jemaah haji Indonesia pada musim mendatang dapat menikmati nasi hasil keringat petani sendiri. Program ini diharapkan tidak hanya mengenyangkan jemaah, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan nyata bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional. [ian]
