Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Edi Paripurna, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Dia menyampaikan peringatan dini menyusul rilis inflasi terbaru BPS Jawa Timur.
“Kondisi inflasi pangan yang relatif stabil selama akhir tahun harus dipertahankan, bahkan diperkuat dalam beberapa pekan mendatang menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Edi Paripurna, Kamis (15/1/2026).
Berdasarkan data BPS Jawa Timur per 5 Januari 2026, inflasi tahunan Desember 2025 tercatat 2,93 persen (year-on-year) dengan inflasi bulanan 0,76 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sekitar 3,75 persen, di atas rata-rata provinsi, dengan pendorong utama kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Tren ini harus diantisipasi agar tidak menekan daya beli masyarakat,” kata dia.
Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) menunjukkan beberapa komoditas mulai tertekan. Per 8 Januari 2026, gula pasir sekitar Rp16 ribu per kg, MinyaKita Rp17–19 ribu per liter di sejumlah kabupaten, daging sapi paha belakang Rp110–130 ribu per kg, dan bawang merah sekitar Rp35.602 per kg.
“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar pasokan merata dan disparitas harga antarwilayah bisa ditekan,” ucap dia.
Edi mendorong penguatan pengawasan distribusi, pemanfaatan cadangan pasokan, serta peran Bulog untuk komoditas strategis seperti beras dan gula. Dia meminta data BPS dan Siskaperbapo dijadikan dasar kebijakan yang proaktif.
“Mengoptimalkan cadangan pasokan dan peran Bulog menjadi kunci, terutama menjelang lonjakan permintaan,” ujar dia.
Menurut Edi, permintaan bahan pokok biasanya meningkat saat Ramadan dan Idulfitri, sehingga pemantauan harga harus dilakukan harian. Faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik juga perlu diantisipasi.
“Pergerakan harga harus dipantau terus agar keluarga berpenghasilan rendah tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok,” kata dia.
Dia menambahkan, sinergi dinas terkait dan pemangku kepentingan pasar dibutuhkan untuk mencegah lonjakan tidak wajar sejak dini. “Dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data, Jawa Timur bisa menjaga stabilitas harga hingga selepas Idulfitri,” pungkas dia. [asg/but]
