Jakarta (beritajatim.com) – Potensi omset bisnis makanan untuk jemaah haji dan umrah Indonesia per tahun mencapai Rp50 triliun sampai Rp60 triliun. Potensi ini mesti dibaca dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong industri makanan Tanah Air terlibat di dalamnya.
Dalam setahun, jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 221 ribu jemaah. Sedangkan jemaah umrah bisa menyentuh angka 1,7 juta jemaah tiap tahun.
Dalam rapat Pokja Ekosistem Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan harapannya untuk ikut masuk sebagai pemasok makanan bagi jemaah haji maupun umrah di Mekkah dan Madinah. Peluang bisnis ini disebut nilainya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan, volume ekonominya bisnis makanan terkait haji dan umrah sangat besar, terutama mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jemaah haji dan umrah terbesar di dunia.
“Ada 221.000 jemaah haji, kemudian ada 1,7 juta jamaah umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp50-60 triliun untuk makanan saja,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Selama ini, kebutuhan makanan untuk jemaah haji dan umrah Indonesia lebih banyak dipasok dari negara lain. Devisa yang dibawa jemaah haji dan umrah mengalir dan dinikmati bisnisman negara lain. “Pemerintah ingin mengubah itu. Kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu,” tambah Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Sekiranya makanan dari Indonesia bisa masuk ke Makkah dan Madinah, kemudian dikonsumsi jemaah haji asal negara ini, Zulhas menilai hal itu bisa menekan biaya perjalanan ibadah. Biaya konsumsi di Tanah Suci selama ini disebut cukup tinggi selain biaya transportasi dan akomodasi
“Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun,” ungkapnya.
Untuk merealisasikan harapan itu, katanya, pemerintah Indonesia mesti berkomunikasi dan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Tujuannya, untuk mengurus perizinan dan standar keamanan pangan. “Karena itu, agar POM (BPOM) kita segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh,” katanya mengingatkan.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, perputaran uang dari konsumsi jemaah haji dan umrah Indonesia luar biasa besar. “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp40 triliun,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah RI tengah berkoordinasi dengan Kemenko Pangan dan instansi lainnya agar produk kuliner Indonesia dapat masuk dalam ekosistem layanan haji dan umrah di Arab Saudi. [air]
