Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan kondisi yang terjadi di Sebagian Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini sungguh memilukan. Sebagian wilayah di tiga provinsi tersebut luluh lantak akibat tragedi tanah longsor dan banjir yang membawa ribuan kayu gelondongan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi. Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi terus bertambah dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban, dan korban yang meninggal semoga khunul khatimah. Untuk memberikan respon cepat dan terintegrasi pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” ujar Said.
Terkait penanganan bencana ini, Said menerangkan Pemerintah dapat menggunakan dana on call di APBN 2025 sebesar Rp4 triliun. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan bencana.
“Dalam jangka pendek kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting, agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan,” kata Said.
Dia mengaku sedih menyaksikan fakta terjadinya penjarahan di sejumlah pertokoan maupun Gudang Bulog. “Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” terang Said.
Selanjutnya, Said mengimbau agar Pemerintah menyegerakan kebutuhan tanggap darurat secara lebih massif. Di antaranya dengan menyediakan pengungsian yang layak untuk tempat tinggal sementara, suplai makanan, MCK, selimut dan pakaian jadi, serta
Selain itu, perlu diberikan layanan trauma healing khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak. Juga perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang.
“Anggaran on call tersebut juga dapat digunakan untuk kebutuhan program paska tanggap darurat, yakni untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan untuk kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran di tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program ini sangat besar,” terang dia.
Tak hanya itu, terang Said, dana on call juga bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.
“Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain yang rusak. Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” tutup Said. [beq]
