Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMperindag), digelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Optimalisasi Aktivitas Jual Beli di Pasar Rakyat di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Maja Citra Kinarya.
Kepala DiskopUKMperindag Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, pertumbuhan ekonomi daerah sebagian besar ditopang sektor perdagangan. Karena itu, strategi yang tepat sangat dibutuhkan agar aktivitas perdagangan, khususnya di pasar rakyat, bisa berkembang lebih optimal. FGD ini diadakan untuk menjaring masukan sekaligus mencari solusi terkait berbagai permasalahan yang terjadi di sejumlah pasar rakyat.
“Seperti Pasar Rakyat Ketidur, Pasar Loak Ketidur, PDS Ketidur, Pasar Prapanca, dan Pasar Kranggan. Pasar Rakyat Ketidur saat ini tingkat keterisiannya baru sekitar 10 persen dari total 115 kios, kunjungan masih minim, dan sarana prasarana memerlukan peremajaan. PDS Ketidur sudah menempati area baru yang lebih representatif,” ungkapnya, Selasa (23/9/2025).
“Pasar Prapanca belum optimal karena area dalam kurang aktif dan rencana pemanfaatannya terkendala teknis. Berbagai tantangan yang memengaruhi omzet pedagang juga dibahas, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun di bulan-bulan tertentu, keberadaan PKL yang berjualan di luar lokasi resmi sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat,” katanya.
Menurutnya, perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak beralih ke belanja online. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui DiskopUKMperindag telah melakukan sejumlah upaya. Seperti perawatan sarana prasarana, penyelenggaraan bazaar dan hiburan untuk menarik pengunjung, pelatihan peningkatan keterampilan pedagang.
“Hingga promosi melalui media sosial dengan menggandeng influencer. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung peningkatan omzet pedagang. Dukungan semua elemen diperlukan, terutama untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi perselisihan antara pedagang resmi dengan PKL,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut diharapkan lahir solusi nyata untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat sebagai pusat perdagangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat Kota Mojokerto. Dalam forum tersebut menghadirkan narsumber Kabid Perdagangan, Kepala UPT Pasar dan tiga anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto. Sementara peserta dari perwakilan pedagang di lima pasar tersebut. [tin/but]
