Kader Gerindra Tuntut Anggota DPRD Blitar Dipecat, Sebut Hambat Pengesahan APBD

Blitar (beritajatim.com) – Drama politik di Blitar kian memanas setelah sejumlah kader Partai Gerindra menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Senin, (25/08/2025). Aksi ini menuntut pemecatan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang dinilai menghambat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Para demonstran menyoroti macetnya pembahasan dan pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta Rancangan APBD 2026. Kelambatan ini diklaim terjadi karena Fraksi Gerindra bersama Golkar dan PKB diduga sengaja mengganjal pengesahan PAK APBD dan APBD 2026.

“Sampaikan kepada Prabowo bahwa kader mu yang ada di bawah (Blitar) itu bangsat semua, karena mereka menyengsarakan rakyat, hancurkan-hancurkan,” seru Jaka Prasetya, salah satu kader Gerindra, Senin (25/08/2025).

Massa pun meminta agar semua kader termasuk Gerindra agar segera mau menyetujui pengesahan PAK 2025 dan APBD 2026. Bahkan sejumlah kader Gerindra dan masyarakat tersebut sempat melakukan sweeping ke dalam kantor DPRD Kabupaten Blitar.

Hal ini dilakukan massa sebagai bentuk desakan agar PAK 2025 dan APBD 2026 yang mengalami jalan buntu segera bisa disahkan oleh DPRD. Para kader Gerindra dan masyarakat tersebut tidak mau kalau pengesahan PAK 2025 dan APBD 2026 terus molor yang berimbas pada macetnya pembangunan infrastruktur.

“Ada partai Gerindra kami sangat menyayangkan ini partainya pemerintah partainya Presiden Prabowo malah menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Blitar, kalau perlu mereka ditindak tegas untuk dibina kalau tidak bisa ya dibinasakan,” tegasnya.

Joko menyebut sebagai salah satu kader Gerindra, dirinya dan massa demo marah sekaligus kecewa dengan fraksi partainya. Bahkan dirinya meminta agar Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra memberi sanksi tegas terhadap anggota DPRD Kabupaten Blitar dari partai tersebut.

“Kami marah hari ini dengan partai Gerindra karena kami juga kader dari Partai Gerindra, kalau mereka sampai menghambat jalannya pemerintahan kami terus terang tidak terima,” imbuhnya.

Cederai Semangat Prabowo
Jaka Prasetya, salah satu kader Gerindra yang pernah mengikuti diklat di Hambalang, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai sikap anggota DPRD dari partainya itu bertolak belakang dengan semangat kompromi politik yang ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurutnya, alasan utama di balik penolakan pengesahan anggaran ini adalah masalah pokok-pokok pikiran (pokir). Jaka menyebut bahwa pokir ini seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi anggota dewan demi mendapatkan proyek, bukan untuk kepentingan rakyat, seperti perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan. “Mereka tidak menyetujui anggaran perubahan karena tidak sepakat soal pembahasan pokir,” tambahnya.

Sikap Fraksi Gerindra
Sejak awal pembahasan PAK 2025 dan APBD 2026 memang menemui jalan buntu. DPRD dan Bupati-Wakil Bupati Blitar tak menemukan kata sepakat soal usulan PAK 2025 serta APBD 2026.

Kondisi membuat pengesahan PAK 2025 dan APBD 2026 tak kunjung terlaksana. Seluruh fraksi pada beberapa waktu lalu sepakat untuk boikot rapat paripurna penandatangan PAK 2025 dan APBD 2026. Kini seluruh fraksi tersebut didesak oleh sejumlah kader Gerindra dan warga.

Menanggapi hal itu salah satu anggota Fraksi Gerindra, Sarwi yang menemui demonstran akhirnya angkat bicara. Sarwi menyatakan bahwa secara prinsip ia sepakat dengan aspirasi massa untuk segera menyetujui APBD Perubahan, namun ia harus berkoordinasi dengan pimpinan fraksi.

“Prinsipnya kita sepakat, tapi kita punya pimpinan, maka dari itu kita akan menyampaikan ke ketua terlebih dahulu,” ungkap Sarwi, yang memicu kekecewaan demonstran.

Berbeda dengan Fraksi Gerindra, perwakilan dari PKB dan Golkar yang juga dituding menghalangi pengesahan, menemui massa dan menyatakan komitmen untuk menyetujui anggaran perubahan pada Rapat Paripurna DPRD Blitar yang dijadwalkan pada 29 Agustus mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPRD Blitar dari Fraksi Gerindra, Ratna Dewi, belum memberikan tanggapan. Situasi ini menunjukkan adanya perpecahan internal di tubuh Gerindra Kabupaten Blitar, di mana aspirasi kader di akar rumput bertolak belakang dengan sikap fraksi di parlemen. (owi/kun)