Serapan APBD Blitar Rendah, PUPR Hanya 10%: DPRD Kritik Dana Hura-Hura

Blitar (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ini. Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris PKB Kabupaten Blitar tersebut meminta agar eksekutif menghentikan semua pesta-pesta yang kegiatan seremonial.

M. Rifa’i meminta agar dana yang digunakan untuk seremonial digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Rifa’i itu harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar bisa segera berjalan.

“Jika mau efisiensi yang berkeadilan stop semua kegiatan seremonial gunakan uangnya buat pembangunan infrastruktur,” ucap M. Rifa’i pada Jumat (22/08/2025).

Diketahui realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Blitar baru mencapai 48%, padahal tahun anggaran hanya menyisakan kurang dari 5 bulan lagi. Tentu ini menjadi alarm serius bagi Pemkab Blitar. Pasalnya jika merujuk pada target, seharusnya angka serapan anggaran Pemkab Blitar saat ini harusnya sudah diatas 50 persen.

Salah satu pos yang masih rendah serapannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hingga bulan Agustus 2025 ini diketahui resapan anggaran Dinas PUPR Kabupaten Blitar masih mencapai 10 persen.

Dengan serapan tersebut, maka bisa dilihat bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal. Hal itu mendapatkan sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

“SE bupati terkait efisiensi hanya untuk OPD tertentu, nyatanya ada OPD yang tidak defisiensi hanya kepentingan hura-hura tanpa ada kemanfaatan untuk rakyat,” ungkapnya.

Diketahui total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ini mencapai 2,65 Triliun. Dari jumlah tersebut yang terserap masih 48 persen.

Salah satu pos yang rendah serapannya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. Tercatat serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar hingga Agustus 2025 masih sangat rendah. Tercatat hingga bulan Agustus ini, serapan anggaran Dinas PUPR baru mencapai 10 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan serius dan menimbulkan kekhawatiran akan nasib proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Perbaikan jalan yang seharusnya bisa segera dilakukan pun dikhawatirkan akan tersendat pengerjaannya.

“Targetnya sekarang harusnya sudah 50 persen an, harusnya total semua APBD-nya ya, Memang dari teman-teman PUPR serapannya masih rendah, baru 10 persen. Mungkin masih dalam proses pengadaan,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, Senin (18/08/2025) lalu.

Meski masih rendah, BPKAD Kabupaten Blitar masih tetap yakin bahwa target serapan anggaran tahun 2025 bisa terealisasi 100 persen. Masih berprosesnya sejumlah proyek di Dinas PUPR Kabupaten Blitar pun diyakini bisa mendongkrak serapan anggaran 2025 ini.

“Banyak faktor, salah satunya mutasi tidak segera dijalankan, sehingga banyak kepala OPD yang enggan melaksanakan APBD, tetap harus optimis,” tegasnya. (owi/kun)